Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2020
P. 83
Sementara itu, setelah pandemi ini diprediksi dunia usaha masih lesu. Justru akan
ada PHK yang mungkin akan meningkat. Untuk itu, Firman menjelaskan pemerintah
perlu mempertahankan usaha-usaha yang sudah ada. Ini jangan sampai hengkang
dan terlalu banyak melakukan PHK.
"Ini harus dibikin penyalarasan. Bagaimana perusahaan yang hampir satu bulan ini
tidak berproduksi, mereka tetap bayar bunga. Ini harus kita pikirkan. Enggak fair
kalau hanya menuntut tapi tidak memikirkan kondisi pelaku usaha seperti apa,"
ucapnya.
Konsep-konsep omnibus law dengan adanya pandemi COVID-19 ini harus ada
penyesuaian. Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai langkah
penundaan yang dilakukan Presiden Jokowi ini untuk mengakomodasi kepentingan
yang lebih luas lagi.
Dia meminta buruh nantinya memberikan solusi untuk masalah ketenagakerjaan di
Indonesia. Penundaan ini, menurutnya, seolah-olah kemenangan buruh karena
mereka gencar menuntut penghentian pembahasan omnibus law. Kalau tidak
dipenuhi, buruh mengancam akan demo pada 30 April.
Mereka menuntut dilibatkan dalam pembahasan sejak dari awal. "Bukan
(Kemenangan) itu. Presiden melihat aspek-aspek yang lebih menekankan pada
kepentingan nasional karena masalah COVID-19," pungkasnya.
Page 82 of 254.
