Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2020
P. 88

Title          NGOTOT! INI TUNTUTAN PEKERJA USAI OMNIBUS LAW DITUNDA
               Media Name     bisnis.com
               Pub. Date      26 April 2020
                              https://ekonomi.bisnis.com/read/20200426/12/1232759/ngotot-ini-tuntuta n-pekerja-
               Page/URL
                              usai-omnibus-law-ditunda
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative

















               JAKARTA -- Kalangan pekerja berharap penundaan pembahasan RUU Cipta Kerja
               klaster ketenagakerjaan dapat dijadikan momentum bagi pemerintah untuk
               menyempurnakan pasal-pasal bermasalah dalam omnibus law, dengan melibatkan
               seluruh elemen pemangku kepentingan.

               Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar berpendapat
               keputusan penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja
               tersebut sudah baik untuk mencegah aksi demonstrasi buruh besar-besaran pada 30
               April 2020.

               "Jadi, pemerintah sudah siap menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU
               Ciptaker selagi pandemi Covid-19. Namun demikian, persoalannya kan bukan
               sekadar penundaan. Sebenarnya kan tuntutan pekerja adalah bagaimana RUU
               Ciptaker yang membahas soal klaster ketenagakerjaan juga bisa dibahas
               sebelumnya dengan melibatkan para pekerja," tegasnya, Minggu (26/4/2020).

               Dengan demikian, Timboel mendorong agar pemerintah menindaklanjuti penundaan
               tersebut dengan menarik kembali draf RUU Ciptaker dari DPR untuk dibahas di tim
               khusus yang sudah dibentuk oleh Menko Bidang Perekonomian.

               Artinya, sebut Timboel, draf RUU Ciptaker bisa disempurnakan oleh tim bentukan
               Menko Perekonomian (yang terdiri dari perwakilan pekerja, pengusaha, dan
               pemerintah) agar tujuan tiap pasalnya bisa dielaborasi sesuai masukan dari para
               pemangku kepantingan serta masyarakat.

               "Jika [drafnya] sudah digodok [ulang] dan ada titik temu, lalu disampaikan [lagi] ke
               DPR nantinya, itu akan memudahkan DPR dalam proses pembahasan RUU Ciptaker.
               Jadi, penundaan ini tidak hanya sekadar karena menunggu Covid-19 reda, tetapi
               harus dimaknai sebagai proses untuk membahas kembali RUU Cipta Kerja , supaya
               pasal-pasal di klaster ketenagakerjaan lebih berkualitas."





                                                       Page 87 of 254.
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93