Page 90 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2020
P. 90

Title          KADIN SEPAKAT TINJAU ULANG OMNIBUS LAW
               Media Name     bisnis.com
               Pub. Date      26 April 2020
                              https://ekonomi.bisnis.com/read/20200426/12/1232761/kadin-sepakat-tinj au-ulang-
               Page/URL
                              omnibus-law
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive













               JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut baik
               keputusan pemerintah dan DPR menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan
               dalam RUU Cipta Kerja.

               Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani mengatakan masih ada 10 klaster lagi yang
               bisa dibahas secara terbuka terlebih dahulu. Untuk itu, alih-alih fokus pada klaster
               ketenagakerjaan, pembahasan RUU Ciptaker dapat difokuskan ke sepuluh klaster
               tersebut.

               "Klaster tenaga kerja ini kita bahas nanti ketika waktunya memungkinkan, mungkin
               ketika pandemi Covid-19 mereda, dan kami pasti akan melibatkan akademisi dan
               buruh, supaya undang-undang ini transparan," tuturnya, Minggu (26/4/2020).

               Menurut Rosan, kalangan pengusaha sepakat dengan adanya peninjauan lebih jauh
               di klaster ketenagakerjaan dan klaster lain dalam RUU Ciptaker, setelah melihat
               dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.

               Namun, tegasnya, Kadin akan memastikan proses reformasi struktural melalui
               platform omnibus law tetap berjalan, walaupun tidak seluruhnya selesai dibahas
               dalam waktu dekat.

               "[Tujuannya] supaya kita siap ketika menyambut investasi ketika pandemi selesai.
               Kita tentu tidak ingin kita kalah langkah lagi dari negara lain seperti Vietnam atau
               Thailand dalam menyambut investasi ketika pandemi Covid-19 mereda secara global
               maupun nasional."

               Menurutnya, masih ada peluang RUU Cipta Kerja disempurnakan kendati drafnya
               telah dilimpahkan ke DPR. Terlebih, para pengusaha tidak ingin pengesahan RUU
               Cipta Kerja tergesa-gesa sehingga justru tidak mengakomodasi dinamika terbaru
               perekonomian nasional dan global, termasuk aspek ketenagakerjaan.

               Adapun, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef)
               Aviliani berpendapat langkah penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU




                                                       Page 89 of 254.
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95