Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2020
P. 89
Lebih lanjut, Timboel berpendapat seandainya pembahasan RUU Ciptaker
dipaksakan untuk terus berlanjut dan dipercepat finalisasinya dalam 3 bulan,
implikasinya terhadap perekonomian tidak akan signifikan.
Pasalnya, ratifikasi RUU Cipta Kerja sekalipun tidak akan serta merta membuat para
investor domestik dan asing membuka lapangan kerja. Alhasil, tujuan dari RUU
Ciptaker untuk pembukaan lapangan kerja pun akan kontraproduktif.
"Bagaimana mereka mau investasi di tengah ketidakpastian? IMF saja
memperkirakan krisis ekonomi akibat pandemi ini mungkin baru bisa dipulihkan
pada 2021. Artinya, RUU Ciptaker untuk saat ini dampaknya ke percepatan
pemulihan juga tidak bisa dipastikan."
Menurutnya, pertumbuhan angkatan kerja di Indonesia per tahun adalah sekitar 2,5
juta-3 juta orang, sedangkan angka rekrutmen hanya sekitar 2 juta orang per
tahun. Adanya RUU Ciptaker diharapkan dapat memangkas proses birokrasi,
perizinan dan investasi untuk memacu pembukaan lapangan kerja.
"Dengan adanya RUU Ciptaker, ditargetkan pembukaan lapangan kerja bisa
mencapai 2,6 juta-3 juta per tahun. Artinya, omnibus law ini memang akan bisa
mengakomodasi pertumbuhan angkatan kerja supaya tidak defisit. Namun,
semangat baik ini harusnya didukung seluruh masyarakat dengan lebih
mengedepankan dialog sosial atau komunikasi yang bisa menghasilkan pasal-pasal
yang berkualitas, supaya nanti tidak lagi memiocu perdebatan di DPR."
Belum lagi, lanjutnya, jika RUU Ciptaker hanya sekadar ditunda tanpa ada upaya
penyempurnaan pasal-pasalnya, maka besar kemungkinan beleid tersebut akan
diajukan untuk judicial review di Mahkamah Konstitusi setelah diratifikasi.
"Jika MK menerima sehingga proses pembuatannya dibatalkan pasal per pasal,
berarti tidak tercapai apa yang diharapkan pemerintah melalui omnibus law, yaitu
pembukaan lapangan kerja secara riil," kata Timboel.
Di sisi lain, khusus untuk klaster ketenagakerjaan, Timboel berharap agar
pemerintah mempertimbangkan untuk mencabutnya dari RUU Ciptaker. Pasalnya,
dia berpendapat perbaikan aspek ketenagakerjaan cukup dilakukan melalui revisi UU
No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan tanpa harus memasukkannya ke dalam
rancangan omnibus law.
Editor : Rio Sandy Pradana
Page 88 of 254.
