Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2020
P. 91
Cipta Kerja sudah tepat, karena DPR dan pemerintah lebih baik memprioritaskan
kebutuhan yang paling mendesak.
"Sebab, dengan Perppu No. 1/2020 dan APBN ini harus cepat pembahasannya.
Apalagi, kelas menengah bawah yang turun kelas karena Covid-19 ini butuh segera
ditolong. Mereka kan butuh bantuan sosial [bansos]. Kalau kelamaan kan kasihan
mereka," katanya, Minggu (26/4/2020).
Menurut Aviliani, pembahasan RUU Ciptaker memang belum tepat momentumnya
untuk dipaksakan berlanjut saat ini. Terlebih, selama ini hasil survei banyak lembaga
menyebutkan, ketenagakerjaan bukan persoalan teratas dalam menarik minat
investasi di Indonesia.
"Aspek teratas yang paling memengaruhi minat investasi adalah kepastian hukum,
korupsi dan pajak," ujarnya.
Sekarang, lanjut Aviliani, hal yang dibutuhkan Indonesia adalah dana kesejahteraan
( soverign wealth fund /SWF) sebagai penjamin investasi dan negosiasi-negosiasi.
Badan seperti SWF ini dibutuhkan untuk negosiasi dengan kreditur, terutama
kreditur luar negeri.
Kehadiran SWF ini, menurutnya, bagus utnuk menarik investasi ke Indonesia.
Kepastian hukum ini bisa hadir dari SWF, karena bisa menjamin agar investor bisa
aman ketika masuk ke Indonesia, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi yang
tinggi.
"Kalau kondisi sudah normal, barulah RUU Cipta Kerja--terutama [klaster]
keternagakerjaan--ini dibahas lagi," sebutnya.
Editor : Rio Sandy Pradana
Page 90 of 254.
