Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2020
P. 86
Title JOKOWI TUNDA OMNIBUS LAW, EKONOM: JANGAN CUMA KETENAGAKERJAAN!
Media Name bisnis.com
Pub. Date 26 April 2020
https://ekonomi.bisnis.com/read/20200426/12/1232758/jokowi-tunda-omnib us-law-
Page/URL
ekonom-jangan-cuma-ketenagakerjaan
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
JAKARTA - Keputusan pemerintah menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan
dalam RUU Cipta Kerja dinilai belum tepat, jika tidak diikuti oleh penundaan
pembahasan dari seluruh klaster rancangan beleid omnibus law tersebut.
Ekonom dari Universitas Perbanas Piter Abdullah menilai pembahasan RUU Cipta
Kerja untuk saat ini memang tidak tepat. Sebab, sudah seharusnya fokus
pemerintah dan DPR dicurahkan ke penanganan pandemi Covid-19.
"Tidak ada yang lain. Apabila pemerintah dan DPR salah mengambil kebijakan
dalam menangani wabah Covid-19, kita bisa terjerumus ke dalam krisis yang tidak
mudah," jelasnya, Minggu (26/4/2020).
Menurutnya, pembahasan omnibus law tidak ada relevansinya terhadap
penanganan wabah Covid-19. Lagipula, jika pembahasan dipaksa lanjut sekalipun,
pemerintah tetap akan sulit mendorong investasi di tengah wabah yang masih
menghantui dunia, utamanya Indonesia.
"Pembahasan omnibus law selain tidak tepat waktu, tidak relevan, juga cenderung
akan memunculkan kegaduhan saja. Tidak ada manfaatnya," tegas Piter.
Menurutnya, substansi RUU Cipta Kerja dipenuhi oleh ketentuan yang dipertanyakan
oleh banyak pihak. Tak hanya itu, kurang terbukanya penyusunan RUU tersebut
turut memunculkan ketidakpercayaan publik, tidak hanya terkait dengan klaster
ketenagakerjaan, tetapi juga isu lainnya termasuk lingkungan.
Dengan demikian, lanjutnya, pemaksaan pembahasan RUU di tengah wabah akan
makin menambah ketidakpercayaan tersebut, yang pada akhirnya akan berujung
pada kegaduhan yang tidak produktif.
"Kalau hanya klaster ketenagakerjaan yang ditunda, maka ketidakpercayaan--
khususnya dari kalangan akademisi dan pihak independen--akan makin besar dan
Page 85 of 254.
