Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2020
P. 99

Title          OMNIBUS LAW DITUNDA, KADIN: JANGAN UBAH SUBSTANSI
               Media Name     bisnis.com
               Pub. Date      26 April 2020
                              https://ekonomi.bisnis.com/read/20200426/12/1232782/omnibus-law-ditund a-kadin-
               Page/URL
                              jangan-ubah-substansi
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive















               JAKARTA -- Kalangan pengusaha menilai penundaan pembahasan klaster
               ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja sudah tepat, tetapi bukan berarti hal tersebut
               dapat dijadikan celah untuk mengubah substansi dan tujuan dari pembentukan
               omnibus law.

               Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Kamar Dagang dan Industri
               (Kadin) Indonesia Anton J. Supit penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan
               tersebut sebenarnya tidak memberi dampak signifikan terhadap proses pemulihan
               ekonomi akibat pandemi Covid-19.

               "Sebelum Covid-19, masalah ekonomi sudah kompleks. Ekspor menurun, neraca
               perdagangan defisit, target pajak tidak tercapai, lapangan kerja juga tidak capai
               target, dan sebagainya. Dengan adanya Covid-19, saya kira tidak akan membaik,
               malah mungkin lebih menurun sebab pascapandemi, semua negara akan berlomba
               mencari investor untuk masuk negara mereka," katanya, Minggu (26/4/2020).

               Indonesia pun, lanjutnya, tetap membutuhkan investasi pada modal sebab lebih dari
               60 persen angkatan kerja di Tanah Air mengenyam pendidikan maksimal SMP.
               Untuk itu, dia menilai klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja tetap harus
               diloloskan untuk mempermudah investasi yang dibutuhkan Indonesia.

               " Omnibus law tanpa ada aspek ketenagakerjaan akan menjadi hambar dan tidak
               efektif. Pertanyaannya apa buruh dikorbankan? Sebenarnya tidak mengorbankan
               buruh, tetapi mengembalikan kepada proporsi yang benar." Menurutnya, pesangon
               di Indonesia saat ini maksimal bisa mencapai 32,4 bulan dari gaji terakhir. Angka
               tersebut tidak hanya untuk buruh, tetapi berlaku untuk semua lini tenaga kerja,
               kecuali TNI/Polri dan PNS, seusai UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

               Padahal, jelas Anton, dalam RUU Cipta Kerja, pesangon menjadi maksimal 17 bulan
               alias paling tinggi di antara negara Asia.







                                                       Page 98 of 254.
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104