Page 132 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2021
P. 132
Judul Komnas HAM Minta Presiden Cabut Kepmenaker No. 260/2015 Tentang
Pelarangan TKI di Timteng
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Kepmenaker No. 260/2015 Tentang Pelarangan TKI
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/10/14/komnas-ham-
minta-presiden-cabut-kepmenaker-no-2602015-tentang-pelarangan-tki-
di-timteng
Jurnalis Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Tanggal 2021-10-14 17:16:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - M Choirul Anam (Komisioner Komnas HAM) Karenanya ini harusnya evaluasilah oleh
presiden. Jadi levelnya presiden gitu jadi harus dievaluasi, dicabut
negative - M Choirul Anam (Komisioner Komnas HAM) Artinya memang sikap terhadap
perlindungan, skema perlindungan buruh migran kita khususnya di negara-negara Arab tidak di
create sedemikian rupa. Sehingga Kepmenaker itu pilihan prakmatis yang menurut kami saat ini
tidak bertanggungjawab
neutral - M Choirul Anam (Komisioner Komnas HAM) Harusnya memang ini menjadi kunci
evaluasi bersama politik luar negeri kita dalam konteks perlindungan buruh migran kayak apa?
Sehingga saya setuju untuk memperbaiki hubungan dengan berbagai negara dan memastikan
hubungan itu di dalamnya ada perlindungan terhadap buruh migran
Ringkasan
Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam mengatakan, agar Presiden Jokowi segera
mengevaluasi Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) no. 260 Tahun 2015 terkait
pelarangan dan penghentian penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di kawasan Timur
Tengah. Anam beralasan, bahwa aturan tersebut melanggar Hak para TKI atau Pekerja Migran
Indonesia (PMI) untuk mencari pekerjaan serta berpindah-pindah mencari pekerjaan.
KOMNAS HAM MINTA PRESIDEN CABUT KEPMENAKER NO. 260/2015 TENTANG
PELARANGAN TKI DI TIMTENG
Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam mengatakan, agar Presiden Jokowi segera
mengevaluasi Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) no. 260 Tahun 2015 terkait
131
