Page 133 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2021
P. 133

pelarangan  dan  penghentian  penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  di  kawasan  Timur
              Tengah. Anam beralasan, bahwa aturan tersebut melanggar Hak para TKI atau Pekerja Migran
              Indonesia (PMI) untuk mencari pekerjaan serta berpindah-pindah mencari pekerjaan.

              Hal itu disampaikan Anam dalam diskusi bertajuk Cabut Kepmenaker No. 260 Tahun 2015 yang
              Diskriminasi  terhadap  Perempuan  Buruh  Migran  yang  disiarkan  kanal  YouTube  Solidaritas
              Perempuan, Kamis (14/10/2021).

              "Karenanya  ini  harusnya  evaluasilah  oleh  presiden.  Jadi  levelnya  presiden  gitu  jadi  harus
              dievaluasi, dicabut," kata Anam.

              Ia  pun  mendorong  Presiden  menginstruksikan  jajaran  menteri  seperti  menteri  luar  negeri,
              menteri tenaga kerja dan menteri investasi untuk turun tangan menjawab persoalan yang ada.

              Terutama, melakukan negosiasi kepada negara-negara di Timur Tengah untuk menjamin dan
              memberikan  perlindungan  bagi  pekerja  migran  Indonesia.  Anam  pun  menyebut,  sebetulnya
              pemerintah bisa melakukan negosisasi kepada negara-negara Timur Tengah. Terlebih, beberapa
              waktu lalu Raja Salman datang langsung ke Indonesia.

              Namun, ia menyebut tak ada pembahasan yang dibicarakan terkait perlindungan TKI/PMI di
              Arab Saudi.

              "Artinya  memang  sikap  terhadap  perlindungan,  skema  perlindungan  buruh  migran  kita
              khususnya di negara-negara Arab tidak di create sedemikian rupa. Sehingga Kepmenaker itu
              pilihan prakmatis yang menurut kami saat ini tidak bertanggungjawab," ucap Anam.

              Ia  juga  mengatakan,  bahwa  para  TJI/PMI  tidak  ingin  bekerja  di  ruang-ruang  yang  kejam.
              Namun, pilihan mereka bekerja di kawasan Timur Tengah, salah satunya Arab Saudi karena
              berbagai latar belakang. Salah satunya, latar belakang kebudayaan serta keyakinan yang sama.
              "Harusnya memang ini menjadi kunci evaluasi bersama politik luar negeri kita dalam konteks
              perlindungan  buruh  migran  kayak  apa?  Sehingga  saya  setuju  untuk  memperbaiki  hubungan
              dengan berbagai negara dan memastikan hubungan itu di dalamnya ada perlindungan terhadap
              buruh migran," jelasnya.


































                                                           132
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138