Page 155 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2021
P. 155
UU CIPTA KERJA DINILAI BERTOLAK BELAKANG DENGAN PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
JAKARTA, - Ketua Kongres Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai, Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertolak belakang dengan keinginan
pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan lapangan kerja.
Menurut dia, dengan adanya undang-undang tersebut, banyak perusahaan yang mengurangi
hak-hak pekerja terutama pada masa pandemi Covid-19.
"Faktanya apa, perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan-perusahaan yang mampu hari
ini semakin mendegradasikan hak-hak para pekerjanya," kata Nining, dalam diskusi daring,
Kamis (14/10/2021). Hal itu, kata dia, menjadi bukti UU Cipta Kerja tidak meningkatkan hak dan
kesejahteraan rakyat.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.Daftarkan email "Jadi omnibus law Cipta
Kerja yang dikatakan sebagai solusi dari problem tentang persoalan pencipta lapangan kerja,
kesejahteraan, perlindungan, itu sama sekali bertolak belakang," ujarnya.
"Bahkan saya meyakini jutaan kaum buruh dipangkas hak-haknya bahkan di PHK, bahkan juga
banyak sekarang melakukan penawaran pemutusan hubungan kerja untuk menggantikan status
pekerja tetap menjadi status pekerja alih daya atau outsourcing," ucap dia.
Berdasarkan ketentuan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, PKWT maksimal dilakukan selama dua tahun dan dapat diperpanjang kembali
untuk 1 tahun.
Namun, setelah UU Cipta Kerja berlaku, jangka waktu maksimal bagi perusahaan untuk
menyelenggarakan kontrak PKWT maksimal menjadi lima tahun.
Ketentuan ini diatur dalam aturan turunan UU Cipta Kerja, yakni Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja,
Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kemudian, UU
Cipta Kerja juga tidak mengatur dengan tegas batasan kategori jenis pekerjaan yang boleh
dialihdayakan.
Terkait sejumlah ketentuan yang dianggap merugikan, kelompok buruh telah mengajukan
judicial review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Saat ini prosesnya sudah sampai
pada tahap pemeriksaan ahli.
154
