Page 41 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 SEPTEMBER 2019
P. 41
mengatakan, Kemnaker telah meliberalkan proses pengurusan izin perusahaan
outsourching yaitu dengan sangat mudah sekali, yang tidak ada lagi jangka waktu
izin, menghapus persyaratan di Pasal 24, dsb.
Dengan proses liberalisasi ini maka akan berdampak negatif terhadap proses
pelaksanaan sistem kerja OS yaitu, pertama, akan muncul semakin banyak
perusahaan OS yang tidak berkualitas sehingga terjadi persaingan tidak sehat di
komunitas perusahaan OS.
Dengan bermodalkan relasi dan modal dana ala kadarnya akan banyak muncul
perusahaan OS yang tidak profesional sehingga mengganggu perusahaan OS yang
memang benar-benar profesional.
Kedua, dengan potensi munculnya perusahaan OS yang ala kadarnya tersebut maka
perusahaan penyedia pekerjaan (user) akan berpotensi kena akibatnya akan digugat
oleh pekerja OS karena ketidakpastian perusahaan OS yang menjadi mitranya.
Ketiga, proses evaluasi dan pengawasan ketenagakerjaan akan dibatasi sehingga
mendorong percepatan ketidakpatuhan pengusaha OS terhadap ketentuan
ketenagakerjaan yang ada. Saat ini saja pengawasan ketenagakerjaan masih sangat
lemah, apalagi dengan ketentuan baru ini, akan semakin paripurnalah kelemahan
pengawasan ketenagakerjaan Indonesia.
Keempat, akibat dari keseluruhan tersebut maka pekerja/buruh menjadi korban
paripurna di perusahaan OS.
Page 40 of 76.
