Page 42 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 SEPTEMBER 2019
P. 42

Title          TUNTUTAN BURUH DI MALANG: SOAL OUTSOURCING HINGGA MENOLAK NAIKNYA BPJS
               Media Name     kumparan.com
               Pub. Date      03 September 2019
                              https://kumparan.com/tugumalang/tuntutan-buruh-di-malang-soal-outsourc ing-hingga-
               Page/URL
                              menolak-naiknya-bpjs-1rn8ikAa3WP
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive











               Sekitar 200 buruh yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia
               (SPBI) menolak rencana revisi Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang
               Ketenagakerjaan. Mereka menggelar aksi di depan kantor Balai Kota Malang dan
               gedung DPRD Kota Malang Selasa siang (3/9/2019).

               Mereka menolak terkait beberapa pasal yang terdapat di draft rencana revisi UU
               Ketenagakerjaan, salah satunya adalah terkait buruh lepas atau
               outsource."Penolakan yang pertama adalah terkait pembebasan tentang kontrak.
               Kalau hari ini untuk pasal 59 masih sebatas pekerjaan tertentu saja yang bisa
               dikontrak, namun untuk yang akan datang seluruh pekerjaan bisa dikontrak secara
               bebas," ucap Misdi, koordinator aksi pada awak media Selasa siang (3/9/2019).

               Ia membeberkan bahwa hal itu sangat merugikan lantaran jika nantinya semua
               perusahaan bisa menggunakan sistem outsource, maka para buruh itu bisa diputus
               kontrak sewaktu-waktu.

               Selain itu, masih masalah UU yang sama, mereka juga mempermasalahkan terkait
               pesangon. "Yang kedua kami menolak terkait revisi tentang penghapusan pesangon
               di mana sampai saat ini Pemerintah masih mau menghapus terkait pesangon,"
               terangnya.

               Untuk diketahui, berdasar dari draft yang menyebar di media sosial, terkait
               pesangon itu dirubah kalimatnya dari UU sebelumnya. Jika sebelumnya
               "Penghitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 paling sedikit
               sebagai berikut," diubah menjadi "...paling banyak." Namun, sebelumnya, Menteri
               Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri sudah membantah bahwa informasi tersebut adalah
               hoaks.

               Selain terkait rencana revisi UU Ketenagakerjaan, pihaknya juga
               mempermasalahkan terkait rencana kenaikan tarif BPJS. "Kenaikan BPJS di mana itu
               merupakan hal yang sangat krusial terutama masyarakat bawah dalam hal ini
               buruh. Karena hingga hari ini katakanlah di kota Malang ada 900 lebih perusahaan,





                                                       Page 41 of 76.
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47