Page 48 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 SEPTEMBER 2019
P. 48
Title PIHAK NUSA DUA BEACH HOTEL BANTAH SEWENANG-WENANG PADA KARYAWAN
Media Name kumparan.com
Pub. Date 03 September 2019
https://kumparan.com/kanalbali/pihak-nusa-dua-beach-hotel-bantah-sewen ang-wenang-
Page/URL
pada-karyawan-1rn907xcBD5
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Kuasa Hukum Nusa Dua Beach Hotel, Putu Suta Sadnyana, menyangkal tuduhan
dari salah-satu mantan karyawan yang merasa diperlakukan sewenang-wenang.
Menurut dia, justru karyawan bernama Yanti itu yang sudah mengundurkan diri
sebelum berakhirnya jangka waktu dan tanpa mengikuti prosedur.
" Oleh karenanya Yanti seharusnya membayar pada PT Sejahtera Indico selaku
pemilik hotel sebesar 195.800.000. Selain itu Yanti juga terikat perjanjian perjalanan
bisnis ke Jepang," katanya.
"Soal perjanjian dalam bahasa Inggris sudah disepakati dan dimengerti
Yanti,"terang mantan Ketua Peradi ini. Sementara itu, GM telah diberi wewenang
oleh PT Sejahtera Indico, antara lain mengangkat pekerja sesuai job discription,
mempekerjakan eksekutif baru, direktur, manajer dan menandatangani kontrak.
Asih Wesika sebagai Direktur HRD, kata Sutha, juga punya wewenang
menandatangani perjanjian dengan pekerja. GM bekerja karena mendapat mandat
dari Direksi PT Sejahtera Indico. "Jadi tindakan GM sudah sah menurut
hukum,"bantah Putu Suta Sadnyana.
Seperti diberitakan sebelumnya, karyawan Nusa Dua Beach Hotel mengaku
diperlakukan sewenang-wenang karena saat mengundurkan diri diminta untuk
membayar uang perjalanan ke luar negeri. Ia pun mengadukan kasus ini ke
Disnaker Badung.
Sementara itu, Yanti ternyata tidak hanya mengadukan pemotongan gaji oleh pihak
manajemen saja tapi turut melaporkan General Manager (GM) hotel tersebut Jamal
Hussain bin MEM Meera Hussain dengan alasan adanya dugaan pelanggaran
undang-undang.
Pengaduan disampaikan Yanti ke Disnaker Pemprov Bali selaku pengawas Tenaga
Kerja Asing (TKA) melalui kuasa hukumnya, Wihartono. "Ada dugaan pelanggaran
Perpres maupun undang-undang, pengaduan kita kirimkan juga ke Imigrasi,Polda
Bali, Kemen HAM serta Kementerian Tenaga Kerja RI,"kata Wihartono di Denpasar,
Page 47 of 76.
