Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 NOVEMBER 2019
P. 34
juta lainnya dibayarkan melalui APBD bisa menjadi gambaran tentang kemampuan
nyata masyarakat.
Artinya, terdapat 134,1 juta dari 267 juta penduduk Indonesia yang tidak mandiri
atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, yakni membayar iuran BPJS
Kesehatan secara mandiri.
Angka itu jika dikaitkan dengan kepesertaan aktif BP-Jamsostek yang sekitar 30 juta
pekerja plus ASN dan TNI serta Polri dikalikan rata-rata 3 atau 4 anggota keluarga
maka angkanya memang demikian.
Inilah gambaran sederhana tentang kondisi riil keluarga Indonesia yang mandiri
(mampu membayar BPJS Kesehatan dan BP-Jamsostek) adalah 30 juta peserta aktif
BP-Jamsostek, ASN dan TNI serta Polri beserta keluarganya, sedang sisanya adalah
keluarga marjinal yang harus disubsidi negara. Kondisi ini memprihatinkan.
Mereka yang disubsidi mungkin pengangguran, penduduk miskin atau penduduk
marjinal, yakni sebagian mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan,
tetapi tidak untuk jaminan sosial.
Kondisi sosial yang seperti ini yang hendak dipecahkan melalui Kartu Prakerja dan
Program Pelatihan Vokasi yang dilakukan secara masif, sebagai jalan pintas yang
menghubungkan dunia pendidikan (pelatihan) dengan dunia usaha.
Program ini memerlukan keterlibatan tiga unsur utama, yakni pemerintah, lembaga
pendidikan dan pelatihan serta pemikiran para eksekutif dan praktisi perusahaan
untuk menyusun program pelatihan yang dibutuhkan dunia kerja saat ini dan di
masa datang.
Ketiganya harus duduk bersama agar dunia pendidikan tidak asyik mendidik,
sementara perusahaan dan pelaku bisnis tidak memanfaatkan lulusannya.
Ketiganya harus duduk bersama, agar program Kartu Prakerja dan Pelatihan Vokasi
bukan program populis membagi-bagi honor/insentif kepada peserta yang
pengangguran, tetapi benar-benar memberi kail kepada pencari kerja untuk
berusaha (memancing) mendapat "ikan" bagi keluarga dan masa depannya.
Page 33 of 143.
