Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 NOVEMBER 2019
P. 48
Ia menyarankan perlu ada pengubahan nama program agar tidak menimbulkan
kesalahpahaman di tengah masyarakat. Kemudian dia juga menyoroti banyaknya
jumlah pengangguran dari kalangan lulusan SMK. Menurutnya banyak SMK di
Indonesia tidak memiliki mesin untuk praktek.
"Jadi anak SMK jurusan mesin yang banyak. Kalau pun ada mesin-mesin prakteknya
kita jumpai itu mesin Kijang tahun 74 di era mobil sudah elektrik," kritiknya.
Pemerintah didesak untuk meningkatkan kompetensi lulusan SMK dengan
menyediakan alat-alat praktek. Begitu juga dengan balai latihan kerja (BLK) yang
ada di sejumlah daerah.
"Terang saja keterampilan kita nggak akan mengejar dengan era yang sekarang,"
ucapnya.
Kemudian anggota Komisi IX dari fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mempertanyakan
rapat yang digelar hari ini jika yang mengerjakan bukan Kemenaker. Pasalnya
program kartu prakerja tersebut nantinya akan dilaksanakan oleh menteri
koordinator bidang ekonomi, keuangan, industri.
"Nanti peran Kemenaker dimana ketika ini diserahkan kepada Kemenko," tanyanya.
Menurutnya kementerian yang lebih tepat menjadi leading sector adalah
Kemenaker. Kemudian ia juga penting pemerintah melihat apakah kartu prakerja
memiliki jangka panjang atau tidak.
"Kita harus belajar dari BPJS kesehatan," ucapnya.
Khususnya terkait data siapa yang berhak menerima. Jangan sampai
kesemerawutan data di BPJS kembali terjadi di kartu prakerja.
Sebelumnya Ida mengatakan bahwa program kartu prakerja akan dirilis pada awal
2020. Kartu Prakerja tersebut nantinya akan menyasar dua juta penerima.
Sementara alokasi anggaran untuk program tersebut sekitar Rp 10 Triliun.
Page 47 of 143.
