Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 NOVEMBER 2019

Title UMK 2020 DI JATIM DITETAPKAN NAIK 8,51 PERSEN
Media Name republika.co.id
Pub. Date 20 November 2019
https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/11/20/q19b172622 000-umk-
Page/URL
2020-di-jatim-ditetapkan-naik-851-persen
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menetapkan upah minimum
kabupaten/kota (UMK) tahun 2020. Besaran UMK tertinggi Rp 4.200.479,19 dan
terendah sebesar Rp 1.913.321,73 atau naik 8,51 persen.

Penetapan UMK disampaikan langsung Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa
bersama Dewan Pengupahan Provinsi Jatim serta Asosiasi Pengusaha Indonesia
(APINDO) Jatim, di Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Rabu
(20/11/2019).

Penetapan itu berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/568/KPTS/013/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Upah Minimum
Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020. Penetapan ini dilakukan sehari sebelum
batas akhir penetapan UMK yaitu pada tanggal 21 November 2019.

Kenaikan UMK sebesar 8,51 persen ini mengacu pada Surat Menteri
Ketenagakerjaan RI Nomor BM/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019,
tentang Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto
Tahun 2019. Kenaikan UMK juga mempedomani formula perhitungan upah
minimum yang diatur pada Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun
2015 tentang Pengupahan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 15
Tahun 2018 tentang Upah Minimum.

Secara rinci, inflasi nasional tahun 2019 sebesar 3,39 persen, sedangkan
pertumbuhan produk domestik bruto atau pertumbuhan ekonomi nasional sebesar
5,12 persen. Sehingga kenaikan UMK Tahun 2020 berdasarkan data inflasi nasional
dan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 8,51 persen.

Proses penetapan UMK Jatim tahun 2020 ini diawali dengan penyampaian usulan
dari Bupati/Walikota kepada Gubernur Jatim melalui Dewan Pengupahan Provinsi
Jatim. Dewan Pengupahan Provinsi Jatim kemudian melakukan sidang pembahasan
usulan tersebut.

Saat proses usulan, tercatat tiga usulan yang tidak sesuai ketentuan, yaitu Kota
Blitar, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Sidoarjo. Setelah mendapatkan klarifikasi
dari bupati/walikota terkait serta melalui serangkaian sidang pembahasan, maka

Page 50 of 143.