Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 NOVEMBER 2019
P. 52

disepakati bahwa penetapan UMK di Jatim sepenuhnya berpedoman pada ketentuan
               yang ada, yaitu naik sebesar 8,51 persen dari nilai UMK tahun sebelumnya.

               Gubernur Khofifah berharap semua stakeholders mampu menjaga iklim hubungan
               industrial di Jatim agar tetap terpelihara secara kondusif dan konstruktif-produktif.
               Menurutnya, Pemprov Jatim terus berkomitmen untuk memperhatikan dan mengacu
               kepada regulasi dan ketentuan yang berlaku di bidang pengupahan, tanpa
               mengorbankan kepentingan dunia usaha maupun kesejahteraan dan perlindungan
               tenaga kerjanya.

               "Iklim ketenagakerjaan yang sehat ini pada gilirannya akan berdampak baik
               terhadap masuk, berkembang dan terpeliharanya iklim investasi di Jatim yang positif
               demi tumbuh kembangnya perekonomian Jatim yang diarahkan untuk sebesar-
               besarnya kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat," terang Gubernur Khofifah.

               Sementara itu, terkait upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) Tahun 2020,
               Ketua Dewan Pengupahan Jatim yang juga Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
               (SPSI) Jatim, Fauzi menyebut, saat ini tercatat telah masuk usulan dari Kabupaten
               Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan.

               Dewan Pengupahan Provinsi Jatim belum dapat memberikan rekomendasi kepada
               Gubernur Jatim, sebab usulan UMSK dari dua kabupaten itu masih diperlukan
               klarifikasi lebih lanjut. Demikian pula dengan UMSK yang sampai hari ini belum
               masuk ke Dewan Pengupahan Provinsi yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan
               Kabupaten Mojokerto.

               Fauzi mengungkapkan, Dewan Pengupahan Jatim masih akan melakukan
               pembahasan dan konfirmasi lebih lanjut terkait UMSK lima daerah tersebut.
               Selanjutnya akan direkomendasikan kembali kepada Gubernur Jatim. Sebab ada
               ketentuan yang mensyaratkan kesepakatan antara asosiasi pengusaha pada sektor
               yang bersangkutan dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang
               bersangkutan.

               Sebagai informasi, kabupaten dan kota di Jatim yang didorong untuk diterapkan
               UMSK merupakan daerah yang besaran upah minimumnya tinggi.

               "Karena itu penetapan UMSK Tahun 2020 belum bisa diumumkan sekarang, karena
               masih diperlukan pemenuhan mekanisme sesuai ketentuan," tambahnya.


















                                                       Page 51 of 143.
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57