Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 NOVEMBER 2019
P. 56

Title          PEMPROV JATIM TETAPKAN BESARAN UMK UNTUK 38 KOTA DAN KABUPATEN
                Media Name     merdeka.com
                Pub. Date      20 November 2019
                               https://www.merdeka.com/peristiwa/pemprov-jatim-tetapkan-besaran-umk-u ntuk-38-
                Page/URL
                               kota-dan-kabupaten.html
                Media Type     Pers Online
                Sentiment      Positive












               Pemerintah Provinsi Jawa Timur akhirnya resmi menetapkan besaran upah minimum
               kota/kabupaten (UMK) untuk 2020 mendatang. Penetapan UMK 2020 tersebut
               ditetapkan melalui keputusan Gubenur Jatim bernomor 188/568/KPTS/013/2019.

               Gubernur Jatim Khofifah Indarparawansa mengatakan, penetapan UMK ini sudah
               berdasarkan keputusan Menaker RI Nomor B-M/308/H.I.01.00/X/2019 tanggal 15
               Oktober 2019 terkait data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik
               bruto tahun 2019. Keputusan itu menetapkan UMK 38 kabupaten/kota di Jatim
               sebesar 8,51 persen.

               UMK untuk tahun 2020 di Jatim ini dihitung dari besaran UMK 2019 ditambah 8,51
               persen untuk lima daerah yang menjadi ring 1. Asumsinya UMK rata-rata di atas Rp
               4 juta dan rumusan penghitungan UMK 2020 sesuai dengan Peraturan Pemerintah
               78/2015 tentang Pengupahan.

               "Sesuai aturan, besaran kenaikan UMK menyesuaikan UMP," kata Khofifah, Rabu
               (20/11).
               Pekerja Diharap Semakin Produktif

               Dengan penetapan UMK ini, dirinya berharap agar semua pihak dapat menerimanya
               dengan baik. Para pekerja pun diharapkan akan semakin produktif dengan
               penetapan besaran UMK ini.

               Sementara itu Ketua Dewan Pengupahan Jatim, Achmad Fauzie mengatakan, meski
               UMK 2020 di Jawa Timur (Jatim) telah ditetapkan, ada tiga daerah yang usulannya
               mengalami penolakan dengan alasan usulannya terlalu tinggi.

               Ketiga daerah yang ditolak itu ialah Kota Blitar, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten
               Sidoarjo. Menurut Fauzie, usulan ketiganya tidak sesuai aturan yang berpedoman
               naik sebesar 8,51 persen dari nilai UMK tahun sebelumnya.

               "Pedoman kita kan naik 8,51 persen dari UMK tahun sebelumnya," katanya.






                                                       Page 55 of 143.
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61