Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 NOVEMBER 2019
P. 86
berkisar di angka 120 persen," demikian pernyataan KSPI melalui keterangan
tertulisnya, Rabu (20/11).
Disparitas upah minimal tersebut berdampak terhadap semakin tingginya
kesenjangan ekonomi di Jawa Timur. Serta tidak terpenuhinya rasa keadilan buruh
di Kabupaten/Kota yang berdekatan dengan Ring 1 Jawa Timur.
Meski Gubernur periode sebelumnya, Soekarwo, telah menaikkan UMK Tahun 2019
di 22 Kabupaten/Kota di luar Ring 1 lebih besar dari formulasi PP 78 Tahun 2015
yang hanya sebesar 8,03% (kenaikan tertinggi di Kota Pasuruan sebesar 24,57%
atau sebesar Rp 508.004), tidak cukup menyelesaikan persoalan kesenjangan upah
minimal di Jawa Timur.
"Apabila Gubernur Khofifah menaikkan UMK tahun 2020 mengacu kepada formulasi
PP78/2015 yang kenaikannya disamaratakan sebesar 8,51 persen di 38 wilayah,
maka kesenjangan upah minimal di Jawa Timur akan semakin parah," lanjut
pernyataan KSPI.
Sebelumnya, pada Senin (18/11) di Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur, perwakilan
pimpinan KSPI Jawa Timur bertemu dengan Gubernur Khofifah dan Ketua DPRD
Provinsi Jawa Timur sesaat sebelum rapat Paripurna DPRD Jawa Timur.
Dalam pertemuan tersebut Gubernur Khofifah sepakat untuk menjaga kesenjangan
upah minimal di Jawa Timur pada 2020 tidak semakin besar. Setidaknya
kesenjangan tersebut sama dengan tahun 2019.
Untuk itu KSPI Provinsi Jawa Timur, menuntut Gubernur dan DPRD Jawa Timur
untuk: 1. Menjaga kesenjangan upah minimal di Jawa Timur, maka Gubernur Jawa
Timur agar menetapkan UMK tahun 2020 untuk Kabupaten/Kota di luar Ring 1 Jawa
Timur sebesar UMK berjalan (2019) ditambah Rp 329.426,58.
2. Mendesak Bupati/Walikota yang di daerahnya terdapat perusahan-perusahaan
besar agar merekomendasikan UMSK tahun 2020.
3. Pemerintah dan DPRD Provinsi Jawa Timur agar segera melakukan pembahasan
Raperda Sistem Jaminan Pesangon.
EDITOR: AGUS DWI
Page 85 of 143.
