Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 NOVEMBER 2019
P. 88
"Pemerintah dengan menetapkan upah saat ini dengan metode kalkulator itu kami
sangat menyesalkan. Gubernur ini dipilih 30 juta rakyat, selevel dengan Presiden
Australia masak kebijakan upah itu didasarkan hanya dengan kalkulator tidak
melihat kebutuhan riil di masyarakat yang sangat saya sesalkan," ungkapnya.
"Tolonglah pemerintah Jangan hanya asal sambal tombol kalkulator saja, tetapi
lihatlah kebutuhan rakyatnya Bagaimana kebutuhan pokok di Surabaya dengan yang
ada di Banyuwangi atau Pacitan harga beras relatif sama, harga gula, harga minyak
sama tapi upahnya selisihnya lebih sekitar 120%," imbuh Jazuli.
Untuk itu, KSPI Jatim pun meminta waktu untuk kembali bertemu dan berdiskusi.
Jika tidak, pihaknya akan menggelar berbagai aksi yang lebih besar hingga
melaporkan hal ini ke PTUN.
"Tadi sudah kami sampaikan pada pemerintah, kita menolak dan akan melakukan
aksi-aksi sebagai bentuk protes yang kedua tidak menutup kemungkinan Kami juga
akan lakukan pengaduan hukum ke PTUN karena tidak ada penetapannya itu dalam
berdasarkan hasil survei. Amanah PP tujuh delapan undang-undang 13 tahun 2003
itu upah ini didasarkan dengan hasil survei. Nah itu tidak ada survei dan langsung
aja kalkulator yang berbicara," jelas Jazuli.
Page 87 of 143.
