Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 NOVEMBER 2019

Kabupaten Sukoharjo: Rp 1.783.500 naik menjadi Rp 1.938.000 15. Kabupaten
Sragen: Rp 1.673.500 naik menjadi Rp 1.815.914 16. Kabupaten Karanganyar: Rp
1.833.000 naik menjadi Rp 1.989.000 17. Kabupaten Wonogiri: Rp 1.655.000 naik
menjadi Rp 1.797.000 18. Kabupaten Klaten: Rp 1.795.061 naik menjadi Rp
1.947.821 19. Kota Magelang: Rp 1.707.000 naik menjadi Rp 1.853.000 20.
Kabupaten Magelang: Rp 1.882.000 naik menjadi Rp 2.042.000 21. Kabupaten
Purworejo: Rp 1.700.000 naik menjadi Rp 1.845.000 22. Kabupaten Temanggung:
Rp 1.682.027 naik menjadi Rp 1.825.200 23. Kabupaten Wonosobo: Rp 1.712.500
naik menjadi Rp 1.859.000 24. Kabupaten Kebumen: Rp 1.686.000 naik menjadi Rp
1.835.000 25. Kabupaten Banyumas: Rp 1.750.000 naik menjadi Rp 1.900.000 26.
Kabupaten Cilacap: Rp 1.989.058 naik menjadi Rp 2.158.327 27. Kabupaten
Banjarnegara: Rp 1.610.000 naik menjadi Rp 1.748.000 28. Kabupaten
Purbalingga: Rp 1.788.500 naik menjadi Rp 1.940.800 29. Kabupaten Batang: Rp
1.900.000 naik menjadi Rp 2.061.700 30. Kota Pekalongan: Rp 1.906.922 naik
menjadi Rp 2.072.000 31. Kabupaten Pekalongan: Rp 1.859.885 naik menjadi Rp
2.018.161 32. Kabupaten Pemalang: Rp 1.718.000 naik menjadi Rp 1.865.000 33.
Kota Tegal: Rp 1.762.000 naik menjadi Rp 1.925.000 34. Kabupaten Tegal: Rp
1.747.000 naik menjadi Rp 1.896.000 35. Kabupaten Brebes: Rp 1.665.850 naik
menjadi Rp 1.807.614 Apindo Jawa Tengah Sebut Kenaikan UMK 2020 Sudah
Sesuai Peraturan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah menyebut
kenikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020 sebesar 8.51 persen sudah
sesuai aturan yang ada.

Ketua Apindo Jawa Tengah, Frans Kongi menyebut kenaikan tersebut sesuai dengan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Menurutnya, sejak tahun 2015 kenaikan UMP sudah sejalan dengan angka tingkat
lanju inflasi tahun berjalan dan pertumbuhan ekonomi.

Angka ini merupakan hasil kerja dari lembaga pemerintah non kementerian, Badan
Pusat Statistik (BPS).

Untuk tahun ini, data BPS menyebut, inflasi nasional sebesar 3,39 persen dan
pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) sebesar 5,12 persen.

Sehingga, UMP di tahun 2020 naik sebesar 8.51 persen.

"Angka itu dikeluarkan BPS," ujar Frans saat dihubungi Tribunnews.com lewat
sambungan telepon, Sabtu (02/11/2019) lalu.

Lanjut Frans, kondisi berbeda terjadi saat PP nomor 78 tahun 2015 belum ada.

Menurutnya saat itu kenaikan UMP/UMK bisa tidak terkontrol.

Meskipun penetapan UMP/UMK juga menggunakan survei oleh badan yang bernama
Dewan Pengupahan baik tingkat kota maupun kabupaten.

Page 95 of 143.