Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 NOVEMBER 2019
P. 97
Hasil survei kemudian diberikan kepada wali kota maupun bupati masing-masing
kota dan kabupaten untuk menentukan kenaikan UMP/UMK secara mandiri.
"Mereka bisa ubah sesuai ini angka dengan selera dia. Kalau tahun depan dia mau
menyalokan lagi bisa naiknya bisa 20%, itu sebelum tahun 2015," kata Frans.
Frans menyebut alur pentapan UMP/UMK seperti ini berbahaya bagi dunia usaha
yang ada.
Selain tidak bisa memprediksi besaran UMP/UMK, pengusaha juga tidak bisa
memenuhi angka tersebut.
"Pengusaha tidak akan bisa membayar pasti itu dalam suatu waktu," jelasnya.
Kemudian pengusaha-pengusaha menyampaikan keluhan ini kepada pemerintah.
"Keluhan kita sampaikan ke pemerintah. Makanya pemerintah mengeluarkan PP
nomor 78 tahun 2015," ujar Frans.
Ia menambahkan jika pihaknya akan siap menjalakan penetapan kenaikan UMP
sebesar 8.51 persen di tahun 2020.
"Kita siap melaksanakan UMP," tegas Frans.
(Tribunnews.com/Endra Kurniawan) (TribunJateng.com/Mamdukh Adi Priyanto).
Page 96 of 143.
