Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 NOVEMBER 2019
P. 100
"Semestinya penetapan kenaikan UMK harus berdasarkan hasil survei KHL
sebagaimana Permenaker Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan
Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak," ujar Nanang saat
ditemui Kompas.com, Rabu.
Menurut Nanang, penetapan UMK 2020 menjadi harapan bagi pekerja/buruh di
Jawa Tengah, karena idealnya menggunakan konsep upah layak dalam tahapan
penyetaraan upah.
Hal itu mampu mengejar ketertinggalan dari provinsi lainnya.
"Kami berharap ada komitmen dan terobosan dari Pemprov Jateng dengan
mempertimbangkan konsep upah layah yang adil dan mensejahterakan
pekerja/buruh di Jateng," ujar Nanang.
Selain itu, Nanang juga menyatakan bahwa pekerja/buruh di Jateng merasa kecewa
terkait pernyataan Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto.
Bambang meminta Gubernur Jateng hanya melihat pada fenomena terjadinya
investasi yang hengkang dalam menentukan UMK.
"Pernyataan Ketua DPRD Jateng tersebut hanya berpihak pada pengusaha, tanpa
melihat kebutuhan buruh yang saat ini rentan kemiskinan akibat upah yang kurang
layak," kata Nanang.
Page 99 of 143.
