Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JANUARI 2020
P. 141
Title MENAKER BANTAH PESANGON DIHILANGKAN DALAM UU 'SAPU JAGAT'
Media Name detik.com
Pub. Date 14 Januari 2020
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4858670/menaker-bant ah-pesangon-
Page/URL
dihilangkan-dalam-uu-sapu-jagat
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Aspek ketenagakerjaan termasuk dalam 11 klaster di Undang-undang
Cipta Lapangan Kerja yang menggunakan skema omnibus law. Kemudian, dalam
penyusunan berkas Rancangan Undang-undang (RUU) tersebut, muncul dugaan
pesangon untuk tenaga kerja dihilangkan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah pun membantah isu tersebut.
"Enggak. Enggak benar pesangon dihilangkan," kata Ida usai menghadiri acara
SIAPP82 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (14/1/2020).
Ida mengakui dalam RUU tersebut memang pemerintah merevisi Undang-undang
Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan penjelasannya, yang juga
mengatur pesangon di pasal-pasalnya. Namun, ia menegaskan bahwa instrumen
pesangon akan tetap diberlakukan.
"Klaster ketenagakerjaan di omnibus law itu terkait dengan UU nomor 13," ujar dia.
Saat ini, Ida mengatakan, pihaknya masih terus menerima saran dan juga
mendengarkan aspirasi dari serikat pekerja.
"Kita masih harus banyak mendengar, kita memastikan bahwa yang kita rumuskan
adalah seimbang antara kepentingan pekerja dan penerima kerja," pungkasnya.
Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI) Said Iqbal menolak keras RUU Cipta Lapangan Kerja tersebut. Pasalnya,
menurut informasi Iqbal, dalam RUU tersebut pesangon akan dihilangkan dan
diganti dengan tunjangan PHK yang besarnya hanya setara 6 bulan upah.
Sedangkan, dalam UU nomor 13 tahun 2003 besaran pesangon bagi korban PHK
yaitu maksimal 9 bulan dan dapat dilipat gandakan untuk jenis PHK tertentu.
"Ya kan ini artinya terjadi pengurangan. Karena kan di dalam UU 13/2003 yang
sekarang berlaku, disebut nilai pesangon itu pada pasal 156, buat kita yang sudah
bermasa kerja 8 tahun ke atas dapat pesangon 9 Bulan. Nah, kalau dia mau hanya
disamaratakan jadi 6 bulan berarti kan terjadi pengurangan jadi hanya 1/3 nya
saja," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal ditemui
di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Pusat, Sabtu (28/12/2019).
(dna/dna)
Page 140 of 203.
