Page 184 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JANUARI 2020
P. 184

Title         MENGAPA BURUH MENOLAK RUU CIPTA LAPANGAN KERJA?
                Media Name    tirto.id
                Pub. Date     14 Januari 2020
                Page/URL      https://tirto.id/mengapa-buruh-menolak-ruu-cipta-lapangan-kerja-eszH
                Media Type    Pers Online
                Sentiment     Negative









               Buruh menolak RUU Cipta Lapangan Kerja karena dianggap akan menghapuskan
               beberapa hak mereka.

                Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, yang termasuk  omnibus law  ,
               sudah rampung dibahas pemerintah, kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan
               HAM Mahfud MD, Senin (13/1/2020) kemarin. Mahfud lantas mengatakan draf itu
               akan sesegera mungkin diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama-sama.

                Omnibus law  , ringkasnya, adalah peraturan yang dapat mencabut beberapa UU
               sekaligus. RUU Cipta Lapangan Kerja sebagai salah satu  omnibus law  akan
               menganulir salah satunya UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.


                Pada hari yang sama, ratusan orang dari berbagai serikat mendatangi DPR RI,
               Senayan, Jakarta.

                Mereka adalah KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia), Sindikasi (Serikat
               Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi), KPBI (Konfederasi Persatuan
               Buruh Indonesia), dan 9 serikat lain. Serikat ini tergabung dalam aliansi bernama
               Gerakan Buruh untuk Rakyat (Gebrak).


                Mereka berdemonstrasi menolak RUU Cipta Lapangan Kerja karena menganggap
               peraturan ini hanya akan merugikan pekerja--baik manufaktur atau non-manufaktur.

                 Kenapa Menolak  Ketua Umum KASBI Nining Elitos menjelaskan kenapa mereka
               menolak peraturan yang pertama kali diungkapkan Presiden Joko Widodo tahun lalu
               ini.


                Isi RUU Cipta Lapangan Kerja, menurutnya, tak jauh berbeda dengan usul revisi UU
               13/2003 yang diupayakan sejak tahun 2006 lalu, yang juga ditolak buruh. Dalam
               revisi tersebut, ada banyak hak buruh yang dihapus--tak lagi berlaku.


                Misalnya soal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). "Para karyawan tetap yang sudah
               puluhan tahun mengabdi tidak lepas dari ancaman. Turunnya jumlah pesangon
               secara drastis atau bahkan dihapus, jelas akan membuat pengusaha tidak perlu
               berpikir untuk memecat karyawannya. Karyawan akan bekerja tanpa posisi tawar,"
               kata Nining kepada reporter  Tirto  .





                                                      Page 183 of 203.
   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189