Page 186 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JANUARI 2020
P. 186
Misalnya soal upah dibayar per jam. Wakil Ketua Apindo Suryadi Sasmita misalnya,
pada akhir tahun lalu mengatakan dengan upah per jam, para buruh sebenarnya
"bisa punya penghasilan lebih besar dari UMP." Kemudian soal pesangon. Kamar
Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pernah mengaku keberatan membayar
pesangon. Menurut mereka kalau peraturan tidak diubah, "pengusaha bangkrut
semua ." Sementara terkait penghapusan pidana diganti sanksi administrasi
diutarakan Airlangga Hartarto.
Menurutnya dengan begitu ekosistem usaha lebih kondusif dan memberikan
kenyamanan bagi investor.
Namun Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah tetap menegaskan pemerintah tak
akan meninggalkan buruh. Dalam siaran pers di laman resmi Kementerian
Ketenagakerjaan, Ida mengatakan: " di dada kami ada buruh ." Janji DPR
Demonstrasi kemarin tak hanya berujung di jalanan. Badan Legislasi RI memanggil
perwakilan buruh untuk bicara langsung di dalam kompleks parlemen.
Setidaknya ada 13 orang perwakilan serikat yang beraudiensi. Mereka diterima
langsung oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas, Wakil Ketua
Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya, anggota Badan Legislasi DPR RI Sulaiman
Hamzah, dan dua orang dari Komisi IX.
Perwakilan buruh yang melakukan audiensi secara bergantian menyampaikan
pandangan mereka yang menolak RUU Cipta Lapangan Kerja. Salah satu dari
mereka mengatakan DPR semestinya mengikuti kemauan buruh.
Supratman Andi Agtas lantas berjanji akan melibatkan buruh jika draf sudah
mereka terima. Mereka mengaku belum membahas RUU itu sama sekali karena
memang naskahnya belum dikirim pemerintah.
"Kalau pemerintah sudah mengirim [draf], saya bisa pastikan pasti akan melibatkan
teman-teman organisasi buruh dalam proses pembahasan," kata Supratman.
Buruh memang tidak dilibatkan dalam proses penyusunan peraturan yang
sebetulnya sangat terkait erat dengan hidup mereka. Satuan Tugas Bersama
Omnibus Law yang dibentuk Airlangga Hartarto, misalnya, lebih didominasi
pengusaha.
Mengenai ini, Kadiv Advokasi YLBHI M Isnur pernah mengatakan :
"Pendekatannya ( omnibus law ) pendekatan ekonomi, pendekatan para pemodal,
pendekatan asosiasi pengusaha. Sedangkan asosiasi warga, asosiasi orang-orang
korban, enggak didengarkan sama sekali," kata Isnur, Desember tahun lalu..
(tirto.id - Hukum ) Reporter: Haris Prabowo Penulis: Haris Prabowo Editor: Rio
Apinino
Page 185 of 203.
