Page 193 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JANUARI 2020
P. 193

Title         TAK JADI PESERTA BP JAMSOSTEK, PERUSAHAAN TERANCAM KENA SANKSI
                Media Name    liputan6.com
                Pub. Date     14 Januari 2020
                              https://www.liputan6.com/bisnis/read/4155666/tak-jadi-peserta-bp-jamso stek-
                Page/URL
                              perusahaan-terancam-kena-sanksi
                Media Type    Pers Online
                Sentiment     Positive



















               BP Jamsostek kembali mengultimatum perusahaan yang tidak memenuhi hak
               karyawan mendapatkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Bila tidak, maka
               perusahaan bersangkutan akan dikenai sanksi berupa denda administrasi dalam
               jumlah tertentu.


               "Saya kira untuk sanksi ini sudah diatur dalam aturannya ada sanksi administratif
               dan seterusnya. Tentu saja ini akan kita terapkan," tegas Direktur Utama BP
               Jamsostek Agus Susanto di Jakarta, Selasa (14/1/2020).


               Hingga akhir 2019 lalu, BP Jamsostek mencatat, jumlah total peserta terdiri dari
               54,5 juta orang pekerja yang mencari nafkah di sekitar 650 ribu perusahaan
               pemberi kerja.


               Agus pun kemudian meminta bantuan kepada seluruh pekerja untuk memastikan
               apakah perusahaan yang membawahinya telah terdaftar sebagai anggota BP
               Jamsostek.


               "Kami ingin seluruh pekerja Indonesia mengecek apakah dirinya sudah didaftarkan
               atau terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan agar mereka semua mendapat perlindungan
               kalau terkena musibah," ujar dia.

               Sementara itu, Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BP
               Jamsostek Irvansyah Utoh Banja mengatakan, bentuk sanksi yang bakal diberikan
               masih sesuai dengan regulasi administratif ketika masih memiliki nama panggilan
               BPJS Ketenagakerjaan.

               "Itu sesuai regulasi sanksi administratif, penghentian pelayanan publik tertentu
               seperti pengurusan KTP, paspor dan sebagainya," jelas pria yang akrab disapa Utoh
               ini kepada Liputan6.com.






                                                      Page 192 of 203.
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198