Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JANUARI 2020
P. 39
Title ULUR-TARIK OMNIBUS LAW KETENAGAKERJAAN
Media Name mediaindonesia.com
Pub. Date 14 Januari 2020
https://mediaindonesia.com/read/detail/283145-ulur-tarik-omnibus-law-k
Page/URL
etenagakerjaan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
PEMERINTAH melalui Kementerian Ketenagakerjaan kini tengah merampungkan
draf omnibus law ketenagakerjaan sebagai salah satu dari 11 klaster omnibus law
cipta lapangan kerja.
Adapun 11 klaster lainnya ialah penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi,
pemberdayaan, perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, serta dukungan riset
dan inovasi. Lalu, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, ketenagkerjaan,
pengadaan lahan investasi dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi.
Dari 11 klaster itu, klaster ketenagakerjaan merupakan hal yang perlu mendapat
perhatian serius karena berkaitan dengan ketiga pilar sekaligus, yakni pemerintah,
buruh, dan dunia usaha. Dalam konteks itu, pemerintah berkepentingan agar
omnibus law ketenagakerjaan dapat meningkatkan aliran investasi, meningkatkan
kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, buruh berkepentingan dalam soal kesejahteraan, terutama
pengupahan, pesangon, dan jam kerja. Sebaliknya, dunia usaha berkepentingan
dalam hal efisiensi melalui penciutan biaya operasional perusahaan yang kerap
menyasar pengeluaran untuk buruh, seperti upah dan pesangon. Ulur-tarik antara
buruh dan dunia usaha sebelumnya kerap terjadi, khususnya dalam penetapan upah
minimum.
Dalam konteks itu, salah satu aspek penting yang mendapat sorotan serius ialah
upah kerja per jam. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said
Iqbal menyebutkan keberatannya terhadap rancangan omnibus law
ketenagakerjaan, terutama sistem upah per jam untuk pekerja di bawah upah
minimum pekerja formal (Media Indonesia, 28/12/2019).
Dampak upah per jam
Pemberlakuan upah per jam kini menjadi alternatif lain dalam penentuan upah di
Tanah Air, yang sebelumnya melalui UU No 13 Tahun 2013 hanya didasarkan pada
upah minimum.
Page 38 of 203.
