Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JANUARI 2020
P. 58
Title PT ASABRI DISARANKAN GABUNG KE BPJS TK
Media Name republika.co.id
Pub. Date 14 Januari 2020
Page/URL https://www.republika.co.id/berita/q42ym2328/pt-asabri-disarankan-gabu ng-ke-bpjs-tk
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pemerintah disarankan untuk mempercepat bergabungnya PT Asuransi Sosial
Angkatan Bersenjata RI (Asabri) ke dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (BPJS TK). Tujuannya untuk memperbaiki pengelolaan keuangan
dan pengawasan di tubuh badan asuransi sosial tersebut.
Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo, Selasa (14/1), mengatakan kegagalan Asabri
dalam menempatkan investasi hanya bisa diselesaikan pemerintah, tanpa melalui
jalur antarbisnis. Hal itu karena Asabri merupakan perusahaan asuransi sosial,
bukan perusahaan asuransi privat ataupun komersil.
Status sebagai perusahaan asuransi sosial itu juga yang tidak memungkinkan bagi
Asabri untuk mendapat investor strategis guna menutupi kebutuhan pendanaan.
Maka itu, kata Irvan, salah satu opsi penyelesaian masalah di Asabri adalah dengan
mempercepat penggabungan Asabri ke BPJS TK. Skema ini dianggap lebih mudah,
karena penggabungan dua badan pemerintah ini bisa dilakukan tanpa proses
likuidasi.
"Hanya perlu kajian lebih detail, karena sudah ada peta jalan (road map) untuk
masuknya Asabri ke BPJS TK. Jadi hanya mempersingkat waktu dari rencana
sebelumnya di 2029," ujarnya.
Menurut Irvan, pengawasan Asabri harus lebih ketat karena perusahaan itu
mengelola dana premi yang besar. Apalagi kebijakan penempatan investasi Asabri
juga disalurkan ke instrumen saham yang perlu tata kelola objektif untuk memitigasi
risiko penurunan nilai.
Dalam waktu dekat, sejalan dengan menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), kata Irvan, pemerintah harus mampu mengungkapkan aktor intelektual yang
membuat Asabri merugi karena gagal dalan penempatan investasi.
"Saat ini, masalah Asabri harus dicari aktor intelektualnya dan dia harus
mengembalikan dana investasi dari Asabri. Mau tidak mau harus begitu. Karena
pemerintah tidak mungkin memberikan bailout (dana talangan) sesuai amanat di
Undang-Undang PPKSK. Dicari investor strategis juga tidak bisa karena itu asuransi
sosial," ujar dia.
Page 57 of 203.
