Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JANUARI 2020

Title PERBAIKI KINERJA, ASABRI DISARANKAN GABUNG BPJS TENAGA KERJA
Media Name tempo.co
Pub. Date 14 Januari 2020
https://bisnis.tempo.co/read/1294890/perbaiki-kinerja-asabri-disaranka n-gabung-bpjs-
Page/URL
tenaga-kerja/full&view=ok
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Pemerintah disarankan untuk segera menggabungkan PT Asuransi Sosial Angkatan
Bersenjata RI (Asabri) ke dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (BPJS TK). Hal ini perlu dilakukan untuk memperbaiki pengelolaan
keuangan dan pengawasan di tubuh badan asuransi sosial tersebut.

Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo mengatakan kegagalan Asabri dalam
menempatkan investasi hanya bisa diselesaikan pemerintah, tanpa melalui jalur
antarbisnis. Sebab, Asabri merupakan perusahaan asuransi sosial, bukan
perusahaan asuransi privat ataupun komersial.

Status sebagai perusahaan asuransi sosial itu juga yang membuat Asabri tidak
mungkin mendapat investor strategis guna menutupi kebutuhan pendanaan.
Sehingga, skema penggabungan Asabri dengan BPJS TK dianggap lebih mudah,
karena bisa dilakukan tanpa proses likuidasi.

"Hanya perlu kajian lebih detail, karena sudah ada peta jalan (road map) untuk
masuknya Asabri ke BPJS TK. Jadi hanya mempersingkat waktu dari rencana
sebelumnya di 2029," ujar Irvan kepada Antara, Selasa 14 Januari 2020.

Menurut Irvan, pengawasan Asabri harus lebih ketat karena perusahaan itu
mengelola dana premi yang besar. Apalagi kebijakan penempatan investasi Asabri
juga disalurkan ke instrumen saham yang perlu tata kelola objektif untuk memitigasi
risiko penurunan nilai.

Sementara itu, sambil menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kata
Irvan, pemerintah harus mampu mengungkapkan aktor intelektual yang membuat
Asabri merugi karena gagal dalan penempatan investasi. "Dia harus mengembalikan
dana investasi dari Asabri. Mau tidak mau harus begitu. Karena pemerintah tidak
mungkin memberikan bailout (dana talangan) sesuai amanat di Undang-Undang
PPKSK. Dicari investor strategis juga tidak bisa karena itu asuransi sosial," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan Mahfud MD
menyebutkan, ada dugaan korupsi di Asabri lebih dari Rp 10 triliun. Mahfud ingin

Page 55 of 203.