Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JANUARI 2020
P. 53
Dalam waktu dekat, sejalan dengan menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), kata Irvan, pemerintah harus mampu mengungkapkan aktor intelektual yang
membuat Asabri merugi karena gagal dalan penempatan investasi.
"Saat ini, masalah Asabri harus dicari aktor intelektualnya dan dia harus
mengembalikan dana investasi dari Asabri. Mau tidak mau harus begitu. Karena
pemerintah tidak mungkin memberikan bailout (dana talangan) sesuai amanat di
Undang-Undang PPKSK. Dicari investor strategis juga tidak bisa karena itu asuransi
sosial," ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan Mahfud MD
menyebutkan, ada dugaan korupsi di Asabri lebih dari Rp 10 triliun. Mahfud ingin
persoalan ini segera diproses secara hukum agar kebenaran dan kejelasan kasus
dana pensiun Tentara Nasional Indonesia (TNI) terungkap.
Apalagi ada uang prajurit dan tentara yang telah mengabdi di Asabri. "Mungkin tidak
kalah fantastis dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp 10 triliun," kata Mahfud di
Jakarta, akhir pekan lalu (10/1).
Seperti halnya dengan masalah di PT Asuransi Jiwasraya Persero, Asabri juga
menempatkan portofolio investasi pada saham yang harganya anjlok sehingga
terjadi depresiasi nilai aset secara drastis milik perusahaan.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengungkapkan kementeriannya masih
bersama-sama Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sedang mengkaji akar masalah
kegagalan investasi dan nilai kerugian yang diderita Asabri.
"Belum tahu. Kami baru ingin teliti dulu kejadiannya seperti apa, dan lose (rugi)
berapa," ujarnya.
Page 52 of 203.
