Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JANUARI 2020

Bantuan Beasiswa Naik

Bantuan beasiswa merupakan manfaat program JKK yang mendapatkan kenaikan
cukup signifikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019. Sebelumnya,
bantuan beasiswa diberikan sebesar Rp 12 juta untuk satu orang anak, saat ini
menjadi maksimal sebesar Rp 174 juta untuk dua orang anak, sehingga kenaikan
manfaat beasiswa BPJAMSOSTEK tersebut mencapai 1350 persen.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Agus Susanto mengatakan, pendidikan anak lebih
terjamin dengan adanya pemberian beasiswa yang diberikan sesuai jenjang
pendidikan dengan besaran nominal yang lebih tinggi.

"Beasiswa akan diberikan sejak taman kanak-kanak (TK) hingga anak pekerja lulus
dari bangku kuliah," terangnya.

Tingkatan pemberian beasiswa kepada anak pekerja adalah sebagai berikut;
Pertama, pendidikan TK sampai dengan SD atau sederajat sebesar Rp 1,5 juta per
tahun untuk setiap orang, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 tahun.
Kedua, pendidikan SLTP atau sederajat sebesar Rp 2 juta per orang setiap tahun
dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 tahun.

Ketiga, pendidikan SLTA atau sederajat sebesar Rp 3 juta per tahun, dengan
menyelesaikan pendidikan maksimal 3 tahun. Keempat, pendidikan tinggi maksimal
Strata 1 atau pelatihan sebesar Rp 12 juta per tahun dengan menyelesaikan
pendidikan maksimal 5 tahun.

Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun, dan bagi anak dari peserta yang
belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar, saat peserta
meninggal dunia atau cacat total, beasiswa akan diberikan pada saat anak
memasuki usia sekolah. Pemberian beasiswa berakhir pada saat anak peserta
mencapai usia 23 tahun, menikah atau bekerja.

"Dengan begitu tidak ada lagi anak-anak putus sekolah, akibat orang tuanya
meninggal atau cacat total akibat kecelakaan kerja," tambah Agus.

Manfaat Tambahan JKK Lainnya

Pemerintah juga menambahkan manfaat JKK dengan perawatan di rumah alias
home care melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019. Tidak tanggung-
tanggung peningkatan biaya home care dapat mencapai maksimal Rp 20 juta per
tahun untuk setiap kasus dan diberikan kepada peserta yang tidak memungkinkan
melanjutkan pengobatan ke rumah sakit.

Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur pemeriksaan diagnostik, yang
dimaksudkan untuk pemeriksaan dalam rangka penyelesaian kasus Penyakit Akibat
Kerja (PAK). Hal ini dilakukan untuk memastikan pengobatan dilakukan hingga
tuntas.

Page 94 of 203.