Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JANUARI 2020
P. 98
Ida mengatakan, sejauh ini Omnibus Law belum masuk Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) 2020. Sehingga belum ada satupun Omnibus Law yang sudah dibahas
secara resmi bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"DPR sendiri kan juga belum memutuskan prolegnas, listnya belum. Prioritas 2020
belum. Kami akan ikuti proses yang ada di DPR kapan pemerintah akan sampaikan
ke DPR setelah prolegnas disepakati kemudian priroitas 2020 disepakati Omnibus
Law masuk baru kemudian DPR sama pemerintah akan ketemu," jelasnya.
Ida juga menanggapi, waktu kerja 8 jam yang beberapa waktu lalu banyak
mendapat penolakan. Menurutnya, jam kerja buruh maupun karyawan tetap 40 jam
dalam satu minggu. Namun, ada fleksibilitas terhadap pekerjaan yang pada
dasarnya tidak bekerja 8 jam per hari.
"Jam kerja tetap saja, jam kerja paling lama 8 jam dalam satu hari, dalam satu
minggunya 40 jam. Bagaimana dengan pekerjaan yang jam kerjanya kurang dari
itu? Maka disini pemerintah akomodasi karena fleksibilitas itu," jelasnya.
"Jadi pemerintah mengakomodasi pekerjaan yang kurang dari 8 jam dan kurang
dari 40 jam dalam seminggu. Ini kan dibanyak negara fleksibilitas itu ada. Tapi
secara umum pekerjaan jam kerja itu 8 jam, paling lama," tandasnya.
Omnibus Law Bakal Hapus Upah Minimum dan Pesangon Buruh?
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah
mendorong investasi dan meningkatkan lapangan kerja melalui penyusunan
Omnibus Law di sektor ketenagakerjaan.
Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan, Omnibus Law bukan cara yang tepat untuk
meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Sebaliknya, Omnibus Law
dikhawatirkan akan semakin menekan tingkat kesejahteraan para pekerja.
Berdasarkan pernyataan Menteri Perekonomian dan Menteri Ketenagakerjaan, Said
Iqbal mencatat setidaknya ada lima hal mendasar yang disasar Omnibus Law.
Pertama, Menghilangkan Upah Minimum
Dampak terburuk yang secara langsung dirasakan buruh adalah hilangnya upah
minimum. Hal ini terlihat dari keinginan pemerintah yang hendak menerapkan
sistem upah per jam. Dengan kata lain, pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam
seminggu, maka upahnya otomatis akan di bawah upah minimum.
Belum lagi ketika pekerja sakit, menjalankan ibadah sesuai kewajiban agamanya,
cuti melahirkan, maka upahnya tidak lagi dibayar karena pada saat itu dianggap
tidak bekerja.
"Memang, ada pernyataan yang mengatakan jika pekerja yang bekerja 40 jam
seminggu akan mendapat upah seperti biasa. Sedangkan yang di bawah itu
menggunakan upah per jam," kata Iqbal.
Page 97 of 203.
