Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 07 OKTOBER 2019
P. 91
Title CEGAH TENAGA KERJA ILEGAL, PEMPROV JABAR TERAPKAN SISTEM NAVIGASI
Media Name detik.com
Pub. Date 04 Oktober 2019
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/4734306/cegah-tenaga-kerja-il egal-pemprov-
Page/URL jabar-terapkan-sistem-navigasi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Bandung - Pemprov Jabar bakal membangun Migrant Service Center sebagai
sebuah sistem pendataan tenaga kerja di luar negeri. Kehadiran sistem ini dibuat
untuk mencegah maraknya tenaga kerja ilegal di luar negeri.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar Ade Afriadi
mengatakan selama ini pihaknya tidak memiliki data valid mengenai warga yang
bekerja di luar negeri. Sehingga, menurut dia, dibutuhkan sistem navigasi dalam
penempatan tenaga kerja.
"Kita sulitnya perjalanan migran ini bukan setahun dua tahun, ternyata 15 - 20
tahun lalu. Kita tidak punya data siapa yang diberangkatkan, perusahaan mana,
user -nya di mana, karena belajar dari tidak adanya data itu, hadirlah sebuah
sistem navigasi ini," kata Ade saat acara Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung
Sate, Kota Bandung, Jumat (4//10/2019).
Menurutnya, saat ini perusahaan tidak boleh lagi melakukan perekrutan langsung
kepada calon tenaga kerja. Nantinya, Ade menjelaskan, sistem perekrutan tenaga
kerja dilakukan secara digital seperti perekaman e-KTP.
"Jadi semua digital, akan masuk sistem. Perusahaan penempatan user melihat di
sistem nanti data bersangkutan, nantinya sistem itu jadi proses rekrutmen," ujarnya.
Ade menuturkan pelayanan Jabar Migrant Service Center nanti dimulai dari
prarekrutmen seperti penelusuran minat dan bakat, sosialisasi, perekrutan hingga
penempatan di negara tujuan. Tentunya garansi perlindungan juga diberikan.
"Sampai selesai kontrak kembali lagi ke Indonesia juga jadi sistem navigasi kami.
Intinya kita memberikan perlindungan kepada WNI yang akan jadi pekerja migran,"
ucapnya.
Ia mengungkapkan persoalan banyaknya tenaga kerja ilegal ini karena
penyalahgunaan visa. Mereka memanfaatkan visa kunjungan untuk bekerja di luar
negeri.
"Jadi kalau mau melarang mereka tidak berangkat tidak bisa karena punya paspor
dan visa kunjungan, walaupun kenyataan datang ke sana kerja. Hadirnya sistem ini,
kita lakukan mulai dari preventif," ujar Ade.
Page 90 of 112.
