Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 FEBRUARI 2020

"Saya tegaskan KSPSI tidak pernah menyetujui draft apapun. Konfederasi buruh

mana yang sudah setuju? Jangan sembarangan mengeluarkan statement. Saya saja
kesulitan mengakses draftnya," katanya.

Andi Gani menilai, RUU ini tidak seperti biasanya. "Tidak ada sama sekali public
hearing, tidak ada diskusi yang akhirnya menimbulkan kecurigaan satu sama lain.

Justru hal-hal seperti ini memancing akumulasi aksi buruh yang lebih besar,"

ujarnya.

Andi Gani yang juga pimpinan kofederasi buruh se-ASEAN ini menambahkan akan

membawa beberapa tuntutan ke DPR. Pertama, unsur buruh harus masuk dalam

tim perumus RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, bukan hanya sebagai
pendengar. Kedua, jangan sampai aturan ini justru merugikan bagi buruh.

"Kami tidak anti-investasi. Selama aturan ini berpihak dan menyejahterakan buruh,

kami terus (dukung). Sebaliknnya, kalau mendegradasi hak pekerja maka akan kami
lawan," katanya.

Andi heran dengan instruksi Presiden Jokowi kepada para menteri terkait, seperti
Menko Perekonomian dan Menteri Ketenagakerjaan yang diminta melibatkan seluruh

pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pembahasan, tetapi seperti diabaikan.

"Ada apa ini sebenarnya? Kok, arahan Presiden tidak dijalankan," ucapnya.

Sekjen KSPSI Hermanto Achmad menyatakan terdapat 16 faktor penghambat

investasi berdasarkan hasil survei World Economic Forum.

"Yang paling tertinggi adalah korupsi, persentasenya 13,8 persen. Sementara

peraturan ketenagakerjaan hanya di peringkat ke-13, sangat kecil, hanya 4 persen.

Jadi, sangat kecil kemungkinan KSPSI dianggap anti investasi," katanya.

Pewarta: Erafzon Saptiyulda AS Editor: Budhi Santoso COPYRIGHT (c)2020 .

Page 97 of 130.