Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 FEBRUARI 2020
P. 103
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan draf
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan diserahkan kepada DPR RI pada akhir
pekan ini. Airlangga mengatakan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja telah disetujui
untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.
"Kita membuat regulasi penciptaan lapangan kerja yang bernama RUU Cipta
Lapangan Kerja atau yang bisa disebut RUU Ciptaker dan berkasnya akan dikirim ke
parlemen pada akhir minggu ini," katanya di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (5/2).
[video] Apa itu Omnibus Law? Airlangga menuturkan, penyederhanaan regulasi
dijalankan supaya dapat memperbaiki iklim investasi dan menarik foreign direct
investment (FDI) ke Indonesia yang salah satunya melalui pembentukan RUU Cipta
Lapangan Kerja. Ia menyatakan, beberapa regulasi yang dinilai menghambat
penciptaan lapangan kerja sudah dihapus dengan menggunakan metode Omnibus
Law sehingga akan mendorong penciptaan pekerjaan berkualitas tinggi dan juga
investasi.
"Keefektivan investasi di Indonesia akan ditingkatkan dengan meningkatkan
investasi itu pada bidang produktif jadi lapangan kerja yang lebih berkualitas dapat
diciptakan untuk mengisi kebutuhan di dunia kerja," ujar Airlangga.
Airlangga melanjutkan, pemerintah juga sedang membuat Daftar Investasi Prioritas
atau Positive List yang mengusahakan relaksasi pada bisnis yang termasuk di Daftar
Negatif Investasi (DNI). "Daftar ini dibuat juga untuk memperkuat UMKM, sehingga
memudahkan investasi masuk ke sana, lalu dapat meningkatkan labanya," ucapnya.
Dalam sebuah diskusi di Jakarta, akhir pekan lalu, Presiden Konfederasi Serikat
Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi menyatakan, serikat pekerja belum dilibatkan dalam
proses penyusunan konsep RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Padahal,
serikat pekerja dijanjikan untuk dilibatkan dalam pembahasan.
Page 102 of 130.
