Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 FEBRUARI 2020
P. 107
Pada titik inilah persoalan krusialnya.
Jika dalam skema IUPK hasil ekstensi diwajibkan menjadi wilayah pencadangan
negara (WPN), serta izin harus melintasi proses lelang via BUMN sebelum
diperebutkan swasta. Maka, pada rejim PBKP justru ekstensi tak memerlukan lelang
atau ditawarkan ke BUMN.
Kelonggaran penguasaan pemodal atas SDA tak selesai di situ. Pembatasan luas
area operasi produksi (25 hektare) yang diatur oleh IUPK, tetapi dalam PBKP sama
sekali tak dibatasi.
Keanehan itu sudah pasti menyulut kecurigaan.Jangan sampai RUU Omnibus Law
menyediakan kerangka intitusional bagi kelas pemodal (khususnya sektor ekstraktif)
untuk melanggengkan kepentingan ekonomi politik oligarkis.
Jika demikian, tentunya payung hukum sapu jagat ini sama sekali tak menjawab
tuntutan keadilan, tetapi sebaliknya melukai keadilan.
Karenanya, tantangan bagi pemangku kebijakan adalah mengartikulasi kepentingan
dari pelbagai kelompok, tanpa harus menegasi kepentingan kelompok rentan.
Menilik wacana yang merekah kuat di lapisan civil society, sejauh ini RUU Omnibus
Law merupakan siasat "busuk" pemerintah-pemodal untuk mempecundangi
kepentingan kelompok rentan.
Ini nampak terefleksi pada (rencana) pengaturan upah kerja per jam, upah
minimum, pesangon, dan keringanan Tenaga Kerja Asing (TKA). Bila kepentingan
pekerja dikesampingkan, pasti akan berpotensi melahirkan persoalan baru.
Amanah Konstitusi pengusaan negara terhadap SDA, serta melindungi tumpah
darah bangsa Indonesia, harus diperhatikan oleh pemerintah. Jangan sampai ambisi
akan investasi, malah menabrak Konstitusi. Tujuan mulia Omnibus Law jangan
menjadi legitimasi inkonsistensi rejim untuk menjalankan mandat Konstitusi yang
dapat berimplikasi pada lemahnya posisi tawar (bargaining power) negara di
hadapan pasar (market).
RUU Omnibus Law juga berpotensi memperparah disparitas hukum.Hal itulah yang
lantang disuarakan pegiat masyarakat sipil.
Sudah sepantasnya bagi pemerintah agar jeli mendiagnosis permasalahan supaya
tak terjadi kesalahan fatal yang membuat untung kelas penguasa.
Over-privalage yang diterima pemilik pemodal, seperti kelonggaran syarat
lingkungan hidup, mempermudah izin usaha, dan penghapusan sanksi pidana bagi
korporasi pelanggar hak.Mesti diimbangi dengan pemberian privalage bagi kelas
subordinat.
Page 106 of 130.
