Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 FEBRUARI 2020
P. 108
Merujuk catatan kementerian ESDM, terdapat ribuan izin tambang ilegal tersebar di
beberapa daerah.
Di Jawa Barat terdapat 282 izin tambang ilegal , di Jawa Timur terdapat 230 izin
ilegal. Sementara, di Kalimantan Tengah sekitar 167 izin, di Kalimantan Timur
terdapat 224 izin, di Kalimantan Selatan terdapat 343 izin, di Bangka Belitung 211
izin.
Begitu pula di Sumatera Barat 123 izin, Sulawesi Tengah 105 izin, Sulawesi
Tenggara 84 izin, dan Sulawesi Selatan terdapat 203 izin.
Bila problem tambang ilegal dipahami dalam wacana yang berkembang pada
Omnibus Law , tentu pemodal akan sangat diuntungkan.
Pasalnya, dalam kebijakatan tersebut, pengusaha diberi privalage, salah satunya
menghapus pidana bagi korporasi pelanggar Hak.
Dari aspek ini terlihat jelas siapa yang untung dan siapa yang dirugikan!Tetapi, ini
bukan tentang untung-rugi, melainkan soal keadilan.Karenanya artikulasi
kepentingan dari pelbagai pihak penting diperhatikan.
Adanya klausul yang menyatakan bahwa sanksi pidana terhadap korporasi nakal
akan dihapus, justru akan membawa efek buruk yang sangat serius bagi pekerja
dan lingkungan.
Dengan kata lain, meniadakan sanksi pidana, sama halnya negara membiarkan
dirinya dipecundangi kelas pemodal. Apalagi dewasa ini banyak negara telah
merubah paradigma pembangunan yang eksploitatif menuju pembangunan
berkelanjutan dan berkeadilan.
Penting bagi pemerintah untuk memikirkan hal serupa. Sebagaimana ditandaskan
Joseph Stiglitz, Jean-Paul Fitoussi, dan Amartya Sen bahwa pembangunan bukan
hanya untuk generasi sekarang, melainkan untuk generasi selanjutnya.
Organisasi JATAM bahkan menyatakan bahwa RUU Omnibus Law dalam bidang
hutan dan lingkungan dapat memicu perusakan lingkungan hidup dan alienasi
masyarakat adat, merupakan tamparan bagi pemerintah yang semasa puluhan
tahun cenderung terjebak dengan model pembangunan yang berbasis eksploitasi
SDA.
Bila rezim Jokowi-Maruf benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, tantangan
dari RUU Omnibus Law meningkatkan usaha pelestarian SDA dan lingkungan hidup,
tak hanya investasi.
Omnibus Law Sebagai Kebutuhan Investasi merupakan hajat Indonesia dalam
jangka waktu tertentu.Minimnya lapangan pekerjaan di tengah tantangan bonus
demografi bila tak diatasi, berpotensi jadi masalah bagi pemerintah.
Page 107 of 130.
