Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 FEBRUARI 2020
P. 105

Title          MEMBACA SILANG SENGKARUT OMNIBUS LAW
               Media Name     tribunnews.com
               Pub. Date      05 Februari 2020
                              https://www.tribunnews.com/tribunners/2020/02/05/membaca-silang-sengka rut-
               Page/URL
                              omnibus-law
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative

               MEMBACA SILANG SENGKARUT OMNIBUS LAW
               Oleh: Riyanda Barmawi, Wasekjen Pengembangan Sumber Daya Alam PB HMI,
               Peneliti ReIde Indonesia Perkembangan ekonomi global selama satu dekade terakhir
               terus mengalami tekanan dan ancaman resesi.

               Kegalauan para ekonom dan pemangku kebijakan dalam mencermati tren
               pelambatan pertumbuhan, serta fenomena ketidakpastian kondisi ekonomi yang
               dipicu oleh perang dagang antara Amerika-China yang tak jelas ke mana ujungnya,
               pecahnya demonstrasi di pelbagai negara, merupakan tantangan yang mesti segera
               diatasi.



               Seperti mengafirmasi ketakutan akan ancaman, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan
               Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pelbagai kesempatan secara tegas
               memperlihatkan kepanikan ancaman resesi yang dipicu oleh faktor eksternal yang
               penuh dengan ketidakpastian.

               Sebagai negara yang terjalin ke dalam sistem kapitalisme global sejak era Orde
               Baru, kecemasan terhadap faktor eksternal nampak masuk akal. Karena kapitalisme
               merupakan sebuah sistem ekonomi yang secara adil mendistribusikan resesi ke
               berbagai negara yang menganut sistem tersebut.

               Sama halnya dengan rejim terdahulu yang percaya pada dogma pertumbuhan
               ekonomi dapat menghadirkan keadilan dan kesejahteraan dengan syarat, investasi
               diletakkan jadi panglima.

               Tentu rencana kebijakan presiden Jokowi dapat dimengerti.Apalagi pada periode I
               (2014-2019), pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5%. Bahkan paket kebijakan
               deregulasi yang dibuat sepanjang 2015-2019 nyaris kurang efektif dalam
               mendorong kegiatan usaha dan investasi, yang salah satunya dipicu oleh persoalan
               regulasi yang tumpang tindih.

               Tidak heran bila dalam pidato pelantikannya sebagai presiden periode 2019-2024
               hendak mewacanakan Omnibus Law .

               Obesitas Regulasi? Omnibus Law bukan hasil kontemplasi "liar" presiden Jokowi.
               Melainkan hasil evaluasi menyeluruh sepanjang periode pertama menjadi presiden




                                                      Page 104 of 130.
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110