Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 FEBRUARI 2020
P. 100
Jokowi sejak Pilgub 2012 tapi KSPSI sendiri pun kesulitan mengakses draft RUU
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
"Saya tegaskan KSPSI tidak pernah menyetujui draft apapun. Konfederasi buruh
mana yang sudah setuju? Jangan sembarangan mengeluarkan statement. Saya saja
kesulitan mengakses draftnya," katanya.
Timbulkan Kecurigaan
Andi Gani menilai, RUU ini tidak seperti biasanya. Tidak ada sama sekali public
hearing, tidak ada diskusi yang akhirnya menimbulkan kecurigaan satu sama lain.
"Justru hal-hal seperti ini memancing akumulasi aksi-aksi buruh yang lebih besar,"
ujarnya.
Andi Gani yang juga pimpinan kofederasi buruh se-ASEAN ini menambahkan, akan
membawa beberapa tuntutan ke DPR. Pertama, unsur buruh harus masuk ke
pembahasan dalam tim perumus RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, bukan
hanya sebagai pendengar. Kedua, kata Andi Gani, jangan sampai aturan ini justru
merugikan bagi buruh.
"Kami tidak anti investasi. Selama aturan ini berpihak memberikan kesejahteraan
buruh, kami terus. Sebaliknnya, kalau sampai mendegradasi hak pekerja maka kami
akan lawan," jelasnya.
Andi Gani mengaku heran instruksi Presiden Jokowi kepada para menteri terkait
seperti Menko Perekonomian dan Menteri Ketenagakerjaan untuk melibatkan
seluruh stakeholder dalam pembahasan seperti diabaikan. "Ada apa ini sebenarnya?.
Kok arahan presiden sendiri tidak dijalankan," ucapnya.
Hasil Survey WEF
Sekjen KSPSI Hermanto Achmad menambahkan, faktor penghambat investasi
Page 99 of 130.
