Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 FEBRUARI 2020
P. 106
yang salah satu alasannya adalah merampingkan, memangkas, serta menghapus
regulasi setingkat Undang Undang yang tumpang tindih dan menghambat
kemudahan investasi.
Dengan skema Omnibus Law diyakini akan memudahkan pemerintah dalam
mengambil keputusan. Sebagaimana ditandaskan presiden Jokowi kala
berpidatopada HUT partai Nasdem ke-8. Presiden Jokowi secara tegas menyatakan
bahwa dengan adanya Omnibus Law akan memudahkan pemerintah mengambil
keputusan.
Obesitas regulasi seakan membuat pemerintah gagap mengambil keputusan-
keputusan strategis, meskipun obesitas regulasi merupakan konsekuensi logis dari
rejim otonomi daerah (Otoda) yang berlaku pascareformasi 1998.
Karena itu, secara esensial payung hukum sapu jagat membawa harapan bagi
prekonomian nasional.
Kendati demikian, ambisi presiden Jokowi membuat Omnibus Law jangan sampai
bertolak belakang dengan konsep Otoda yang semangatnya adalah
mendistribusikan kewenangan kepada daerah agar tak tersentral di pusat.
Terlepas dari niat baik pemerintah, kehadiran Omnibus Law bukan tanpa problem.
Minimnya partisipasi publik, bahkan terkesan "dirahasiakan", sehingga memantik
kecurigaan beberapa kalanganmengenai siasat pemerintah-pemodal dalam
mempecundangi semua pelaksana yang bakal terkena imbas. Kecurigaan tersebut
tak sepenuhnya keliru.
Pasalnya, sampai saat ini draf Omnibus Law yang beredar masih beragam
versi.Sehingga Omnibus Law masih ditafsirkan beragam. Alhasil, upaya memberi
respon kritis pun cenderung kurang maksimal.
Lemahnya Kuasa Negara Atas SDA (?) Persoalan krusial yang harus menjadi
perhatian betul pemerintah adalah Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law
di sektor Sumber Daya Alam (SDA) yang meliputi pertambangan, perkebunan,
kehutanan, dan lingkungan hidup. Perubahan skema Izin Usaha Pertambangan
Khusus (IUPK) menjadi Perjanjian Berusaha Pertambangan Khusus (PBKP) secara
taklangsung akan berpengaruh signifikan atas perubahan penguasaan negara atas
sumber daya alam serta semakin rentannya masyarakat adat serta brutalitas
eksploitasi lingkungan hidup.
Hadirnya RUU Omnibus Law dapat membawa perubahan yang cukup
signifikan.Salah satuya terkait penguasaan negara terhadap SDA, sebagaimana
termaktub dalam UUD 1945 Pasal 33.
Beralihnya rejim kontrak karya (KK) menjadi rejim izin usaha pertambangan khusus
(IUPK) nampaknya tak berlangsung lama. Dalam RUU Omnibus Law , telah
diwacanakan skema baru, yakni perjanjian berusaha pertambangan khusus (PBKP).
Page 105 of 130.
