Page 180 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2019

Title TERLAMBAT BAYAR THR, PENGUSAHA BISA KENA DENDA 5 PERSEN
Media Name liputan6.com
Pub. Date 10 Mei 2019
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3962496/terlambat-bayar-thr-pengu saha-bisa-
Page/URL
kena-denda-5-persen
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan sanksi bagi perusahaan atau
pemberi kerja yang tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada
pekerjanya sesuai dengan ketentuan.

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri mengungkapkan, pemberian THR
Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada
pekerja.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6
Tahun 2016 tentang Tunjangna Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan.

"Kita minta perusahaan memastikan pembayaran THR sesuai dengan ketentuan yang
berlaku," ujar dia di Jakarta.

Berdasarkan Permenaker tersebut, dalam Bab IV diatur soal denda dan sanksi yang
diberikan kepada perusahaan atau pengusaha yang tidak mengikuti ketentuan soal
pemberian THR. Salah satunya keterlambatan pembayaran THR bagi pekerja.

Pasal 10 Bab IV Permenaker tersebut menyatakan, pengusaha yang terlambat
membayar THR keagamaan kepada pekerja, dikenai denda sebesar 5 persen dari
total THR keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban
pengusaha untuk membayar.

Hal ini juga berlaku bagi pengusaha yang tidak membayar THR kepada pekerjanya.
Pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap
membayar THR keagamaan kepada pekerja.

Menaker: THR Wajib Dibayar 7 Hari Sebelum Lebaran
Menaker: Praktisi SDM Perlu Antisipasi Tiga Transformasi Ketenagakerjaan
Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengingatkan praktisi manajemen
sumberdaya manusia (MSDM) agar memberi perhatian khusus terhadap masalah
transformasi industri, transformasi pekerjaan dan transformasi skill.

Page 179 of 187.