Page 42 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2019
P. 42
Title ATURAN DITEKEN SRI MULYANI, THR PNS CAIR PALING CEPAT 10 HARI SEBELUM LEBARAN
Media Name merdeka.com
Pub. Date 12 Mei 2019
https://www.merdeka.com/uang/aturan-diteken-sri-mulyani-thr-pns-cair-p aling-cepat-10-
Page/URL
hari-sebelum-lebaran.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri
Keuangan (PM) Nomor 58/PMK/05/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan
Penerima Tunjangan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.
Dalam PMK tersebut dikatakan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil
(PNS), Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri), Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan yaitu
sebesar penghasilan 1 bulan pada 2 bulan sebelum Hari Raya.
"Tunjangan Hari Raya untuk PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara
dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal Hari Raya," bunyi Pasal 9 ayat
(1) PMK ini.
Sedangkan pembayaran THR kepada Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan
oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero), menurut PMK ini, dilaksanakan
paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. Pembayaran THR sebagaimana
dimaksud dilaksanakan terpisah dari pembayaran pensiun atau tunjangan bulanan.
Adapun penghasilan sebagaimana diberikan kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri,
dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau
tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.
Sementara itu, bagi penerima Pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga,
dan/atau tunjangan tambahan penghasilan; dan c. Penerima Tunjangan meliputi
menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penghasilan sebagaimana dimaksud, menurut PMK ini, tidak termasuk jenis
tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau
tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tunjangan selisih
penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis
dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan intensif,
bunyi Pasal 3 ayat (11) PMK ini.
Page 41 of 187.
