Page 40 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2019
P. 40

Ilustrasi uang. (via: istimewa)

               Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyerukan kepada para
               pengusaha untuk segera membayarkan uang Tunjangan Hari Raya (THR) kepada
               para buruh yang dipekerjakannya.

               Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan, kewajiban pembayaran THR ini telah diatur
               dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 06 Tahun 2016 tentang THR
               Keagamaan Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan yang besarnya minimal 1 bulan
               upah.

               "Bagi pekerja yang memiliki masa kerja di bawah 1 tahun, THR nya dibayarkan
               proporsional sesuai jumlah bulan bekerja. Contoh orang yang baru bekerja 3 bulan,
               maka THR nya dibayar 3/12 kali upah yang diterima per bulan," jelasnya, pada Jumat
               10 Mei 2019.

               Dia pun menyebutkan, KSPI membuka Posko Pengaduan THR di kantor-kantor
               Cabang KSPI/FSPMI di beberapa kota industri, seperti Jakarta, Bogor, Tangerang,
               Bekasi, Depok, Karawang, Bandung, Semarang, Jepara, Kendal, Demak, Surabaya,
               Sidoarjo, Pasuran, Medan, Deli Serdang, Labuhan Batu, Aceh, Batam, Bintan,
               Bengkulu, Makassar, Balikpapan, dan lainnya.

               Selain itu, ia juga mendesak Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri untuk dapat
               menindak tegas terhadap pengusaha yang enggan membayarkan uang THR kepada
               pekerjanya.

               "Bila perlu ditingkatkan menjadi tindakan pidana bagi pengusaha yang tidak
               membayar THR karena tidak memehuni hak buruh dalam bentuk nominal rupiah,"
               tegas Iqbal.

               "Buruh yang tidak menerima THR dapat melaporkan hal ini sebagai dugaan tindak
               pidana ke Desk Tenaga Kerja Polda Metro Jaya yang akan diproses sesuai
               mekanisme hukum yang berlaku," dia menandaskan.
               Terlambat Bayar THR, Pengusaha Bisa Kena Denda 5 Persen
               20151124-Demo-Buruh-YR
               Ratusan buruh menggelar aksi demo di kawasan industri Pulogadung, Jakarta, Selasa
               (24/11/2015). Buruh menuntut dicabutnya Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015
               tentang Pengupahan. (Liputan6.com/Yoppy Renato)

               Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan sanksi bagi perusahaan atau
               pemberi kerja yang tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada
               pekerjanya sesuai dengan ketentuan.





                                                       Page 39 of 187.
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45