Page 43 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2019
P. 43
"Penghasilan sebagaimana dimaksud tidak dikenakan potongan iuran dan/atau
potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal
3 ayat 13 PMK ini.
Ketentuan pemberian THR dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga untuk pejabat
lain yang hak keuangannya disetarakan atau setingkat Menteri dan Pajabat Pimpinan
Tinggi. Kemudian Wakil Menteri atau jabatan setingkat Wakil Menteri dan. Staf
Khusus di lingkungan Kementerian. Selanjutnya adalah Hakim Ad Hoc dan pegawai
lainnya yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki
kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 17
PMK Nomor 58/PMK.05/2019 yang telah diundangkan oleh Dirjen Peraturan
Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, pada 10
Mei 2019 itu. [idr]
Page 42 of 187.
