Page 380 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2020
P. 380
Demikian halnya dengan penerima insentif kartu sembako yang sebelumnya hanya
dialokasikan untuk Rp15,2 juta penerima, menjadi Rp20 juta.
"Nilai naik 30% dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 dan diberikan selama sembilan
bulan," kata Jokowi.
Menteri Ekonomi Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah menyediakan bantuan
sosial tambahan untuk 4,1 juta penerima di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan
Bekasi.
"Satuannya sama seperti Kartu Prakerja, Rp600 ribu, itu ditetapkan dua atau tiga
bulan," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual usai rapat terbatas.
Kartu Prakerja tak tepat sasaran Merujuk data Kementerian Tenaga Kerja per 4
April 2020, total pekerja yang dirumahkan maupun terkena PHK mencapai 130.456
pekerja.
Namun, ekonom dari Institute for Development and Finance, (INDEF) Andry Satrio
Nugroho memprediksi jika tak segera ditanggulangi, puncak gelombang PHK bakal
mencapai puncaknya pada Juni mendatang.
"Kalau misalnya tetap pada kondisi seperti saat ini di mana industri masih enggan
untuk melakukan proses produksi, saya rasa di akhir kuartal kedua, gelombang
terbesarnya akan kita rasakan," kata dia.
"Yang saya takutkan sebenarnya bukan hanya di gelombang PHK-nya saja, tapi
bagaimana sektor informal yang akan terdampak lebih besar dan mungkin bisa jadi
Kartu Prakerja tidak hanya disasar oleh dari gelombang PHK dari sektor formal saja,
tapi juga dari sektor informal," imbuhnya kemudian.
Sementara itu, pakar tenaga kerja dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan
Universitas Gadjah Mada, Sukamdi, meragukan program Kartu Prakerja, yang
menurutnya tak tepat sasaran.
"Setiap kali ada program seperti ini selalu muncul moral hazard . Yang saya
maksud moral hazard adalah bahwa ketika ada bantuan yang sifatnya cuma-cuma,
diberi, charity , maka akan ada kecenderungan orang yang memanfaatkan itu,
yang sebetulnya bukan bagian dari target program tapi menginginkan itu karena
merasa itu bantuan, 'saya berhak dibantu dong'"," kata dia.
Mengantisipasi hal tersebut, Presiden Jokowi menekankan agar pelaksanaan
program-progam bantuan jaring pengaman sosial ini tepat sasaran dengan
memastikan data penerimanya sesuai nama dan alamat.
"Libatkan RT/RW dan pemerintah desa dan pemerintah daerah sehingga betul-betul
bisa terpakai. Penyalurannya sesegara mungkin, tepat dan cepat," katanya.
Page 379 of 394.
