Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 NOVEMBER 2019
P. 139
dapatkan terkadang kurang dari ketentuan upah minimum regional (UMR). "Kalau
kita kerja, dikasih uang jalan, disitulah gaji kami," kata Taswin.
Ditenggarai persoalan itu, mereka menuntut hak mereka yang malah berujung
dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dari perusahaan. Setelah dibawa
ke jalur hukum, putusan hakim menyatakan perusahaan wajib membayar pesangon
untuk karyawan yang di-PHK.
Ibnu Kholdun selaku kuasa hukum yang mendampingi Taswin dkk mengatakan,
perjalanan kasus ini lumaya berat. Karena PWS merupakan perusahaan yang cukup
besar. Para karyawan sudah melalui perjalanan panjang mulai dari Dinas
Ketenagakerjaan sampai ke Pengadilan.
"Dari fakta persidangan, apa yang dituntut mereka adalah hak normatif mereka.
Hakim memutuskan perusahaan wajib untuk melaksanakan ketentuan undang-
undang," kata Ibnu.
Artinya, kata Ibnu, atas PHK itu, sesuai dengan UU no 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, perusahaan yang mem-PHK wajib membayar pesangon.
Sementara mengenai kekurangan gaji, kat Ibnu, itu sudah ditetapkan oleh
Kementerian Tenaga Kerja dan itu sudah dilaksanakan perusahaan.
Tidak semua tuntutan mereka dipenuhi, dari beberapa tuntutan seperti kekurangan
upah dan pesangon, beberapa tuntutan administratif tidak dikabulkan oleh hakim.
Page 138 of 193.
