Page 165 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 NOVEMBER 2019
P. 165
menerima Courtesy Call Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, Kim Chang-
beom, di Kantor Kemnaker, Jakarta, hari Kamis (14/11).
Melalui skema sistem izin kerja EPS, PMI yang bekerja di Korea akan memperoleh
perlakuan dan hak yang sama sebagaimana tenaga kerja Korea, sesuai dengan
Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang berlaku di Korea.
"Jadi, EPS ini memiliki sistem yang mencakup mengenai penempatan dan
perlindungan pekerja migran kita di Korea," terang Ida.
Penempatan melalui skema EPS meliputi 5 sektor, yaitu Manufaktur, Konstruksi,
Jasa, Perikanan, dan Pertanian. Hanya saja, hingga saat ini Indonesia baru
menempatkan di sektor Manufaktur dan Perikanan.
Perundingan pembaharuan dokumen MoU oleh Indonesia dan Korea sendiri telah
berlangsung sejak tahun 2015. Lamanya proses negosiasi disebabkan adanya usulan
revisi/tambahan klausul untuk dapat meningkatkan perlindungan PMI. Sementara
format MoU penempatan EPS ini sudah template utk ke-16 negara pengirim,
termasuk Indonesia.
"Pada prinsipnya, Indonesia dapat menyetujui substansi teknis di dalam counter-
draft MoU yang telah disampaikan oleh pihak Korea sebelumnya, tetapi masih
terdapat beberapa poin substansi legal drafting yang perlu mendapatkan
kesepakatan dari kedua belah pihak," jelas Menaker.
Plt.Dirjen Binapenta dan PKK, Drs. Aris Wahyudi, M.Si menambahkan, Kemnaker
memandang bahwa Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Korea memiliki
keinginan yang sama untuk segera menyelesaikan proses pembaruan dokumen MoU
EPS. Counter-draft MoU dari Pemerintah Indonesia telah disampaikan secara resmi
kepada pihak Pemerintah Korea. Hingga saat ini, Pemerintah Korea belum
menyampaikan tanggapannya terhadap counter draft MoU dari Pemerintah
Page 164 of 193.
