Page 136 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MEI 2020

Pendapat senada dikemukakan Direktur Eksekutif Riset Center of Reform on
Economics (Core) Piter Abdullah. Dia menilai sertifikasi peserta Kartu Prakerja tak
akan banyak membantu pencari kerja mencari kantor baru, selepas mengikuti
program ini.

"Pada akhirnya tetap terpulang kepada yang bersangkutan untuk membuktikan
keahliannya di lapangan," kata Piter kepada Lokadata.id.

Prioritaskan pegawai lama

Selain karena persoalan kompetensi, peserta Kartu Prakerja juga bisa kesulitan
mendapat kerja lantaran pengusaha akan memprioritaskan eks pekerjanya untuk
kembali direkrut pasca pandemi Covid-19.

Prioritas ini diakui Hariyadi. Dia yakin pengusaha akan mengutamakan pekerja-
pekerja lamanya untuk kembali direkrut setelah kondisi pulih.

"Boro-boro mau terima orang baru. Pasti kan besok kalau kita pulih (usahanya),
orang-orang lama kita yang didahulukan. Masa kami mau tinggalkan, pasti mereka
yang kami aktifkan pertama dulu," katanya.

Sebagai catatan, hingga Jumat (1/5) Kementerian Ketenagakerjaan mencatat
jumlah pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK akibat pandemi Covid-19 telah
mencapai 2,9 juta orang. Dirinci lebih jauh, ada 375.165 pekerja formal yang
terkena PHK, 1,32 juta pekerja formal yang dirumahkan, dan 314.883 pekerja
informal yang terdampak.

Pendapat lain disampaikan Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Anton J. Supit. Dia menyebut masa depan
rekrutmen dan para pencari kerja lulusan Kartu Prakerja masih abu-abu.

Alasannya, saat ini para pengusaha masih fokus untuk berpikir bagaimana caranya
agar mereka bertahan di tengah goncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Anton menyebut belum ada bayangan ihwal rencana rekrutmen yang akan
dilakukan para pengusaha, ketika pandemi berakhir.

"Tentu dengan kondisi ini kami akan bertahan dulu dengan apa yang ada di kami,"
ujar Anton.

Kedepankan insentif

Sejak diluncurkan bulan lalu, implementasi Kartu Prakerja kerap disoroti lantaran
beberapa masalah. Di antaranya, banyak indikasi bahwa pemberian Kartu Prakerja
tak tepat sasaran, pemilihan mitra pelatihan yang bermasalah, hingga standar
sertifikasi dianggap terlalu rendah.

Program ini terkesan dipaksa berjalan saat pandemi Covid-19 terjadi. Kesan paksaan
ini terlihat dari pernyataan Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja Panji
Winanteya Ruky.

Page 135 of 184.