Page 148 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MEI 2020
P. 148
Title 500 PEKERJA CHINA DITUNDA MASUK RI, INI ALASANNYA
Media Name detik.com
Pub. Date 05 Mei 2020
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5002960/500-pekerja-ch ina-ditunda-
Page/URL
masuk-ri-ini-alasannya
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memutuskan menunda
rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Sulawesi
Tenggara. Penundaan dilakukan hingga keadaan normal dan dinyatakan aman.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah disebut telah menginstruksikan kepada Plt
Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
(Binapenta) Aris Wahyudi untuk memerintahkan PT Virtue Dragon Nickel Industry
dan PT Obsidian Stainless Steel di Konawe menunda kedatangan ratusan TKA dari
China.
"Kita putuskan untuk menunda rencana kedatangan 500 TKA sebagai upaya
memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19," ujar Kepala Biro Humas
Kemnaker, R. Soes Hindharno dalam keterangannya, Selasa (5/5/2020) Soes juga
mengatakan Kemenaker sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat
terkait masalah TKA ini. Dia juga menerangkan penundaan kedatangan ratusan TKA
Cjina ini adalah usulan dari Gubernur Sulawesi Tenggara dan Ketua DPRD Sulawesi
Tenggara.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama
DPRD sepakat menolak rencana kedatangan 500 TKA asal China. Gubernur Sultra Ali
Mazi menilai suasana kebatinan masyarakat belum bisa menerima para TKA China
ini.
"Meskipun rencana kedatangan TKA tersebut merupakan kebijakan pemerintah
pusat dan sudah melalui mekanisme protokol COVID-19, namun suasana kebatinan
masyarakat di daerah belum ingin menerima kedatangan TKA," ujar Ali di Kendari,
seperti dilansir Antara, Rabu (29/4/2020).
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sultra Muhammad Endang menegaskan semua
pimpinan DPRD siap membuat pernyataan resmi yang ikut ditandatangani Gubernur
dan Forkopimda Sultra, guna meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan
kebijakan tersebut.
"Kami akan menggelar sidang paripurna untuk mengirim surat ke presiden agar
membatalkan rencana kebijakan izin kedatangan 500 TKA tersebut," ujar Muh
Endang.
(hns/hns)
Page 147 of 184.
